JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan komitmen parlemen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di tanah air. Menurutnya, guru merupakan pilar mendasar yang menopang kemajuan peradaban dan mutu pendidikan suatu bangsa.
“Guru memiliki peran strategis dalam mencetak generasi masa depan. Karena itu, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius negara,” ujar Lalu Hadrian Irfani.
Ketua DPW PKB NTB tersebut menilai bahwa potret kesejahteraan guru di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Rendahnya upah yang diterima serta ketidakpastian status kepegawaian dinilai menjadi persoalan klasik yang secara tidak langsung berdampak pada kualitas pendidikan nasional.
Sebagai langkah konkret, Lalu Hadrian mendesak pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi kepegawaian dengan menghapus sistem klasterisasi status guru, lalu meleburnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Status guru harus jelas. Dengan penyatuan status menjadi PNS, pemerintah akan lebih mudah menghitung formula besaran kesejahteraan guru yang ideal dan berkeadilan,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II tersebut.
Ia menambahkan bahwa kepastian status hukum ini sangat krusial agar para pengajar dapat menjalankan tugasnya dengan tenang, fokus, serta profesional tanpa dibayangi kecemasan finansial.
Kawal Komitmen Anggaran Pemerintah
Upaya pembenahan kesejahteraan ini sejalan dengan arah kebijakan eksekutif. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen politiknya untuk mendongkrak taraf hidup guru saat membacakan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidato tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa daya saing masa depan bangsa bertumpu pada kualitas pendidikan generasi muda. Fondasi pendidikan yang kuat itu dinilai hanya bisa berdiri kokoh lewat kontribusi para guru yang kompeten, berdedikasi, serta mendapatkan penghidupan yang layak dari negara.
Lalu Hadrian menyatakan kesiapan Komisi X DPR RI untuk mengawal dan menyelaraskan fungsi legislasi serta pengawasan anggaran agar visi Presiden Prabowo tersebut dapat segera terealisasi di lapangan.
“Kami di Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar kesejahteraan guru benar-benar menjadi prioritas nasional. Pendidikan yang maju harus dimulai dari penghormatan dan kesejahteraan guru,” pungkasnya.
