JAKARTA — Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Purn) Boy Rafli Amar, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah dalam waktu satu minggu sudah tepat.
Menurut Boy, perintah tersebut merupakan bagian dari narasi kepemimpinan negarawan yang patut diapresiasi.
“Saya melihat ini sebagai salah satu narasi pidato kebangsaan terbaik dalam sebuah rapat yang disampaikan oleh Pak Presiden. Visi kebangsaan yang disampaikan itu sangat jelas,” ujar Boy dalam wawancara di podcast YouTube Hendri Satrio Official.
Ia mengungkapkan, keprihatinan Presiden Prabowo terhadap IUP bermasalah bukan tanpa dasar. Di lapangan, praktik penambangan ilegal masih terjadi di berbagai provinsi.
Boy, yang sepanjang karirnya pernah menjabat sebagai Kapolda Papua, menilai di daerah-daerah tertentu masih banyak badan usaha yang beroperasi tanpa izin, atau memiliki izin namun melanggar ketentuan tata kelola.
“Macam-macam pelanggarannya, mulai dari masalah AMDAL, tidak memiliki izin, hingga pelanggaran RKAB,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut mengakibatkan negara kehilangan potensi keuntungan yang signifikan karena pelaku tambang ilegal tidak membayar pajak. Selain kerugian fiskal, praktik tersebut juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.
“Mereka tidak bayar pajak dan hanya berpolitik dengan pihak-pihak tertentu. Ini yang merugikan negara, sehingga revenue negara itu tidak ada,” tegasnya.
Boy berpendapat, pihak-pihak yang tidak patuh terhadap regulasi pertambangan sudah selayaknya dicabut izinnya. Ia menilai, jika tata kelola pertambangan berorientasi pada kepentingan negara, maka pemasukan negara dari sektor ini akan jauh lebih optimal dan sesuai ketentuan perpajakan.
“Kalau saat ini sudah mau ditertibkan, itu memang sesuatu hal yang harus dilakukan,” kata Boy.
Lebih jauh, Boy menekankan bahwa semangat penegakan hukum di sektor pertambangan harus diikuti oleh seluruh jajaran pemerintahan, dari level menteri hingga kepala daerah.
Menurutnya, kepemimpinan yang hanya mementingkan kelompok atau diri sendiri harus dihapus di era pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
“Orientasi kebangsaan adalah orientasi yang tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Dia harus berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.
