KPU Bantah Batasi Akses Dokumen Capres-Cawapres untuk Lindungi Jokowi-Gibran

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin menegaskan bahwa pihaknya tidak menyembunyikan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk melindungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang tengah terseret isu terkait ijazah.

Afifuddin menjelaskan bahwa Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Capres dan Cawapres sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan berlaku secara umum, bukan untuk melindungi pihak tertentu. Keputusan ini, kata dia, merujuk pada Pasal 17 huruf G dan huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Jadi, pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada ‘aturan untuk dijaga kerahasiaannya,’ misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah, dan selanjutnya itu ya yang bersangkutan, yang harus diminta, kemudian atau atas keputusan pengadilan,” ujar Afif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Afifuddin, aturan ini bukan dimaksudkan untuk melindungi Jokowi atau Gibran, melainkan untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Tidak ada yang dilindungi, karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi, ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak,” tegasnya.

“Nah, berkaitan dengan data itu, ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga keputusan pengadilan, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” sambung Afif.

Terkait isu ijazah palsu Jokowi yang ramai diperbincangkan, Afifuddin kembali membantah bahwa keputusan KPU ini dibuat untuk menanggapi isu tersebut. Ia menegaskan bahwa aturan ini bersifat umum untuk semua capres dan cawapres.

“Tidak ada, tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang di kami, sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena keputusan pengadilan,” ungkapnya.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan bahwa sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres tidak dapat dibuka secara langsung kepada publik, kecuali atas persetujuan pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2025.

“Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikecualikan selama jangka waktu lima tahun, kecuali: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau; b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik,” tulis putusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Afifuddin tersebut, dikutip, Senin (15/9/2025).

Adapun dokumen yang tidak dapat diungkap ke publik mencakup 16 jenis dokumen persyaratan capres dan cawapres, termasuk fotokopi ijazah, surat keterangan kesehatan, dan surat keterangan catatan kepolisian. Berikut daftar lengkap dokumen tersebut:

1. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran Warga Negara Indonesia.
3. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.
5. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.
7. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir.
9. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.
10. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
11. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
13. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
14. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian.
15. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
16. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.