ISTANBUL – Tiga negara, yakni Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi, secara resmi menyepakati pembentukan sebuah sekretariat untuk melembagakan payung kerja sama pertahanan yang tertuang dalam Pakta Pertahanan Mekkah.
Keputusan strategis tersebut dicapai dalam pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan para menteri luar negeri, menteri pertahanan, hingga panglima militer ketiga negara melalui forum Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul pada Senin (31/8/2026).
Pernyataan bersama yang dirilis menyusul pertemuan tersebut menegaskan komitmen kuat dari ketiga pihak untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan.
“Ketiga negara hari ini sepakat mengambil langkah untuk semakin melembagakan kerja sama berdasarkan Pakta Mekkah, memperkuat solidaritas, memastikan kredibilitas dan efektivitas pencegahan serta pertahanan kolektif,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Nantinya, markas besar sekretariat ini akan didirikan di Arab Saudi dan berada di bawah komando seorang sekretaris jenderal. Sebagai langkah awal untuk tiga tahun pertama, kursi kepemimpinan tersebut akan dipercayakan kepada perwakilan dari Pakistan.
Tujuan utama dari kelembagaan baru ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan yang berkelanjutan. Selain itu, platform ini diharapkan mampu mendorong upaya deeskalasi konflik dan mendepankan pengendalian diri guna menyelesaikan berbagai krisis regional lewat jalur damai.
Ketiga negara juga telah merancang cetak biru untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan sekaligus memperkuat interoperabilitas angkatan bersenjata masing-masing.
Langkah konkret yang akan diambil mencakup pengembangan teknologi militer, peningkatan produksi bersama, hingga perluasan kerja sama di sektor industri pertahanan.
Terkait dengan langkah ini, pernyataan bersama tersebut kembali menegaskan ekspektasi dari pakta yang baru diteken.
“Melalui implementasi Pakta Mekkah secara terlembaga dan tegas, ketiga negara akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas regional,” jelas pernyataan tersebut.
Urgensi Operasionalisasi dan Ratifikasi
Sebagai informasi, Pakta Pertahanan Gabungan Mekkah telah ditandatangani pada 7 Agustus 2026 lalu. Prinsip utama yang diusung dalam kesepakatan tersebut adalah sistem pencegahan kolektif, yang bermakna bahwa agresi bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan didefinisikan sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Pakta ini juga memayungi kerja sama di bidang industri militer dan perluasan koordinasi angkatan bersenjata.
Menanggapi kesepakatan di Istanbul, Brigadir Jenderal (Purn) Tughral Yamin dari Institute of Policy Studies Islamabad menilai bahwa keberadaan sebuah sekretariat merupakan elemen fundamental. Fasilitas ini dibutuhkan agar kerangka kerja sama tersebut dapat beroperasi secara nyata di lapangan.
Di sisi lain, peneliti dari Gulf Studies Center Qatar University, Sinem Cengiz, memberikan catatan khusus. Ia menekankan bahwa mekanisme pertahanan kolektif serta rincian operasional kelembagaannya harus diperjelas secara komprehensif, terutama sebelum kesepakatan tersebut dibawa ke parlemen Turkiye untuk menjalani proses ratifikasi.
Bangladesh dan Mesir Masuk Radar Keanggotaan
Sejak awal diinisiasi, Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi menegaskan bahwa pakta pertahanan ini dirancang secara inklusif dan tidak eksklusif.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar pada 9 Agustus lalu sempat menggarisbawahi bahwa kesepakatan ini murni bersifat defensif, dan kehadirannya tidak dimaksudkan untuk menganulir kemitraan militer baik bilateral maupun multilateral yang selama ini sudah berjalan.
Turkiye sendiri bahkan telah menyuarakan rencananya untuk merangkul lebih banyak negara agar masuk ke dalam kerangka kerja sama tersebut.
Saat ini, Bangladesh dan Mesir santer disebut sebagai dua kandidat terkuat untuk bergabung. Bangladesh telah secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya.
Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh, Humayun Kabir, menyatakan bahwa Dhaka telah melayangkan minat resmi. Ia menambahkan, keikutsertaan negara mayoritas Muslim ke dalam sebuah aliansi keamanan semacam ini merupakan langkah diplomatik yang wajar.
Sementara itu, Kairo juga dipandang sebagai kandidat dengan potensi yang sangat besar. Mesir diketahui pernah tergabung dalam forum empat negara bersama Turkiye, Arab Saudi, dan Pakistan yang berfokus membahas stabilitas Timur Tengah dan upaya mediasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Meskipun Mesir belum ikut menandatangani pakta pada 7 Agustus, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada 15 Agustus lalu menegaskan bahwa pintu bagi Kairo akan selalu terbuka lebar.
Pemerintah Mesir sendiri masih memilih sikap berhati-hati. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengungkapkan bahwa pihaknya masih memerlukan waktu untuk mengkaji aspek konstitusional serta konsekuensi hukum jika bergabung, terutama agar tidak berbenturan dengan perjanjian mengikat yang telah disepakati Mesir dengan negara mitra lainnya.
Analis dari Ibn Haldun University, Gokhan Ereli, berpendapat bahwa dari seluruh kandidat yang ada, bergabungnya Mesir akan membawa implikasi strategis yang paling masif.
Status Mesir sebagai salah satu jangkar utama diplomasi negara-negara Arab diyakini akan mendongkrak bobot politik aliansi ini secara signifikan.
Meski demikian, sejumlah pengamat lainnya meyakini bahwa negara-negara Teluk seperti Qatar, Kuwait, dan Bahrain justru memiliki peluang lebih besar untuk merapat dalam waktu dekat.
Selain karena memiliki relasi yang erat dengan ketiga negara perintis, negara-negara Teluk saat ini diketahui tengah aktif mencari alternatif jaminan keamanan demi mendiversifikasi kemitraan militer mereka agar tak hanya bergantung pada Amerika Serikat.
