JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu (19/7/2026). Pertemuan ini digelar khusus guna membahas target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026.
Langkah ini mencerminkan lonjakan komitmen yang besar dari pihak eksekutif dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat prasejahtera.
“Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, meningkat signifikan dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit,” dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) Minggu.
Secara spesifik, pertemuan kedua pejabat tersebut berfokus pada pembahasan percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang karib dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah.
Proyek strategis nasional tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Selain memantau perkembangan terkini di lapangan, diskusi tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Sinergitas ini bertujuan agar implementasi program BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” tulis unggahan tersebut.
Mendagri Minta Pemda Sisir Validitas Data
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga telah menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah pada tahun 2026.
Menurut Mendagri, basis data mengenai calon penerima bantuan stimulan tersebut sebenarnya sudah dikantongi oleh pemerintah pusat.
Kendati demikian, sebagian data dinilai masih perlu diverifikasi ulang karena belum memenuhi kriteria baku, ditambah lagi adanya data-data susulan yang baru diajukan oleh pihak daerah.
Mendagri juga menyayangkan masih terdapat sejumlah Pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta jajaran Pemda memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat di lapangan agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Tito meminta Pemda mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit bedah rumah dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Demi meminimalkan kesalahan sasaran dalam proses pendataan dan verifikasi faktual, Mendagri menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat kolaborasi vertikal dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota.
“Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” kata Mendagri, Jumat (10/7/2026).
Sumber: ANTARA
Baca juga: Seskab Teddy Dorong Taruna Akmil Aktif Kejar Peluang dan Bangun Karier Sejak Dini
