JAKARTA – Niat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mundur memunculkan pertanyaan soal aturan yang berlaku jika wapres mundur di tengah masa jabatan. UUD 1945 sudah mengatur mekanismenya, termasuk tenggat pemilihan pengganti.
Istana membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, niat itu muncul di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.
Namun, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat jalur peradilan. Hingga kini, belum ada pengunduran diri resmi dan Gibran masih menjabat.
Aturan Jika Wapres Mundur Menurut UUD 1945
Kekosongan kursi wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu mewajibkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Artinya, jika wapres mundur, presiden memegang peran kunci karena dua nama calon datang darinya. Keputusan akhir tetap di tangan MPR, yang beranggotakan anggota DPR dan DPD.
Wapres terpilih kemudian mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatan. Berdasarkan Pasal 9 UUD 1945, sumpah itu diucapkan di hadapan MPR atau DPR.
Mundur Berbeda dengan Diberhentikan
Proses jika wapres mundur atas kehendak sendiri berbeda dengan pemberhentian. Pemberhentian wapres diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, lewat usul DPR yang lebih dulu diperiksa MK sebelum diputuskan MPR.
Jalur pemberhentian itulah yang kini mulai dibuka sebagian anggota DPR. Hampir 50 anggota dewan disebut sudah meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
Pernah Terjadi di Era Hatta
Kekosongan kursi wapres bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta mundur dari jabatannya pada 1956, dan kursi itu baru terisi kembali pada 1973 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Pada 2001, kursi wapres juga sempat kosong setelah Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. MPR kemudian memilih Hamzah Haz sebagai wakil presiden.
