JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka masih menjabat meski telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana menepis anggapan bakal terjadi kekosongan kursi wakil presiden.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya wartawan soal kemungkinan kosongnya posisi wapres setelah Gibran menyatakan ingin mundur.
“Kan beliau masih menjabat,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dengan Gibran masih menjabat, Prasetyo menegaskan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa di tengah dinamika ini. Prabowo, kata dia, tetap memimpin rapat setiap hari.
“Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga ketahui dalam rangka memitigasi bencana,” ujar Prasetyo.
Gibran sendiri, yang dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024, sudah angkat bicara soal pertemuannya dengan Prabowo pada hari yang sama.
Gibran Masih Menjabat, Pilih Jalur Hukum
Niat mundur Gibran disampaikan dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo pada Selasa pagi. Gibran menyebut niat itu muncul untuk merespons polemik ijazahnya yang bergulir di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran. Gibran lalu meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya lewat jalur peradilan.
Kepada wartawan di Kantor Wapres, Gibran mengungkapkan salah satu saran Prabowo. Ia diminta tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Aturan Jika Kursi Wapres Kosong
Selama belum ada pengunduran diri resmi, Gibran masih menjabat dan tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.
Jika kursi wapres kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Calonnya dua orang yang diusulkan presiden.
Di DPR, tekanan terhadap Gibran juga belum surut. Hampir 50 anggota dewan disebut sudah meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya.
