JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, membantah tudingan yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2025 ditopang oleh utang pemerintah.
Dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official, ia menegaskan bahwa angka tersebut lahir dari mekanisme fiskal yang sah dan telah disepakati bersama seluruh partai di DPR.
“Utang yang mana? Semua ekonomi kita itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit. Defisit itu ditetapkan bersama dalam proses menetapkan APBN. Bukan Pak Prabowo sendiri yang menetapkan, ini ditetapkan bersama wakil rakyatnya. Semua delapan partai di DPR setuju, tidak ada satu partai pun yang memberikan dissenting opinion,” tegas Misbakhun.
Ia menjelaskan, keputusan untuk menutup defisit melalui utang merupakan hasil keputusan politik bersama, bukan kebijakan sepihak pemerintah. Penerimaan negara dihitung secara presisi dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, hingga hibah, sebelum belanja ditetapkan dan selisih negatifnya menjadi defisit yang kemudian dibiayai.
“Penerimaan itu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, kemudian hibah yang kecil sekali. Baru setelah itu kita bicara belanja. Selisih negatifnya itu yang menjadi defisit kita, dan itu bukan keputusan satu orang,” jelasnya.
Di sisi lain, Misbakhun justru menyoroti bahwa angka 5,61 persen merupakan capaian bersejarah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar itu di kuartal pertama adalah yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir, melampaui capaian menteri-menteri keuangan sebelumnya yang kerap disebut terbaik di dunia sekalipun.
“Q1 5,61 persen itu tertinggi yang pernah kita capai sejak 14 tahun lalu. Menteri yang sebelumnya, yang katanya menjadi yang terbaik di dunia, malah tidak bisa mencapai 5,61 persen,” ujar Misbakhun.
Ia menambahkan, angka tersebut bukan muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari pertumbuhan sektoral yang terukur, terutama dari sektor pertanian.
Di sisi lain, kebijakan tidak menaikkan harga BBM dinilai akan memberikan efek positif yang lebih besar pada kuartal berikutnya.
“Angka-angka itu lahir dari validasi terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, makan minum, industri, sampai semua jenis sektor. Sektor pertanian sangat signifikan kontribusinya karena pemerintah menerapkan kebijakan sederhana, yaitu menetapkan harga gabah yang mendukung daya beli petani. Ditambah lagi kita sekarang tidak menaikkan harga BBM, itu akan memberikan efek yang luar biasa di kuartal kedua nanti,” papar Misbakhun.
Namun, Misbakhun juga mengakui pertumbuhan ini tidak dirasakan merata oleh semua kalangan, khususnya kelas menengah perkotaan. Ia menyebut adanya scary effect atau dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang masih membayangi kelompok ini.
“Pandemi COVID itu secara dunia juga belum selesai. Dulu kita melakukan restrukturisasi kredit, baik di korporat, UMKM, maupun kredit konsumer. Ketika mereka dilakukan upaya restrukturisasi, belum semuanya recover. Pada ekonomi itu secara siklikal, ada sektor yang bertumbuh pada suatu periode dan ada sektor yang menghadapi tekanan. Kelas menengah di kota adalah yang paling merasakan efek-efek lanjutan ini,” kata Misbakhun.
Misbakhun menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik pada September 2025, berhasil mencapai angka tersebut dalam waktu yang relatif singkat hanya dalam satu kuartal.
Hal ini pun, kata Misbakhun, sekaligus memastikan target pertumbuhan 5,2 persen dalam APBN 2025 tercapai. Adapun target pertumbuhan untuk 2026 ditetapkan sebesar 5,4 persen.
“Walaupun cuma quarterly, tapi Purbaya bisa melakukannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak dia diangkat September 2025. Bahkan di akhir tahun dia juga mencapai pertumbuhan yang tinggi sehingga kita bisa mencapai target pertumbuhan 5,2 persen di APBN 2025. Sekarang target 2026 adalah 5,4 persen, dan kita optimistis itu bisa tercapai,” pungkas Misbakhun.(*)
