JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai ada tiga agenda krusial yang harus dijalankan agar Indonesia berhasil bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Pertama, hilirisasi harus bergerak ke industri dengan nilai tambah tinggi, bukan berhenti pada pengolahan bahan mentah,” kata Yusuf saat di Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.
Kedua, kata Yusuf, pemerintah perlu mempercepat investasi di bidang pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja agar bonus demografi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
Ketiga, reformasi regulasi harus dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, sehingga perusahaan dapat berkembang dan menanamkan investasi lebih besar.
Menurut Yusuf, posisi Indonesia yang saat ini berada di kelompok negara berpendapatan menengah atas justru menjadi titik awal untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, yaitu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara maju.
Secara keseluruhan, ia menilai target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 masih realistis, meski syarat yang harus dipenuhi sangat berat.
“Kuncinya bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menunjukkan ambisi yang tinggi. Namun, target tersebut akan sulit tercapai jika struktur ekonomi tidak berubah dan pertumbuhan masih bergantung pada konsumsi serta belanja pemerintah.
Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia untuk tahun fiskal 2027, ambang batas negara berpendapatan menengah atas adalah GNI per kapita sebesar 4.636-14.375 dolar AS, sementara negara berpendapatan tinggi berada di atas 14.375 dolar AS.
Dalam pembaruan terbaru Bank Dunia, Vietnam dan Filipina naik kelas ke kelompok berpendapatan menengah atas. Sementara Indonesia, Malaysia, dan Thailand masih berada di kelompok yang sama. Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste masih berstatus berpendapatan menengah bawah, sedangkan Singapura dan Brunei Darussalam merupakan negara berpendapatan tinggi di ASEAN.
Yusuf memandang, bergabungnya Vietnam dan Filipina ke dalam kelompok berpendapatan menengah atas menandakan pergeseran peta ekonomi ASEAN.
“Kawasan ini tidak lagi terbagi antara sedikit negara yang relatif maju dan banyak negara berpendapatan menengah bawah. Kelompok negara berpendapatan menengah atas kini semakin besar,” kata dia.
Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa klasifikasi Bank Dunia hanya berdasarkan GNI per kapita dan tidak serta-merta mencerminkan produktivitas, kualitas institusi, maupun pemerataan kesejahteraan.
“Karena itu, meskipun posisi ASEAN naik secara agregat, kesenjangan antarnegara masih cukup lebar, terutama dengan Kamboja, Laos, dan Myanmar yang masih berada di kelompok menengah bawah,” kata Yusuf.
Perkembangan ini, menurutnya, memperketat persaingan sekaligus membuka peluang kolaborasi antarnegara ASEAN.
“Persaingan investasi tentu semakin kuat. Vietnam, misalnya, berhasil memanfaatkan pergeseran rantai pasok global dan berkembang menjadi basis manufaktur yang semakin kompetitif,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan, Indonesia kini tidak lagi bersaing dengan negara berpendapatan lebih rendah, melainkan dengan negara yang memiliki kapasitas industri semakin setara. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan persaingan, tetapi juga membuka peluang memperkuat rantai pasok regional.
“Saat ini investor cenderung melihat kawasan sebagai satu ekosistem produksi, sehingga memperkuat integrasi ASEAN akan jauh lebih efektif dibanding sekadar bersaing menawarkan insentif,” kata Yusuf.
Dibandingkan negara berpendapatan menengah atas lainnya, Indonesia memiliki keunggulan berupa ukuran ekonomi dan pasar domestik yang besar. Konsumsi domestik membuat perekonomian Indonesia relatif lebih tangguh terhadap gejolak eksternal dibandingkan negara yang sangat bergantung pada ekspor. Stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal juga menjadi nilai tambah.
Namun, tantangan utama Indonesia tetap pada pertumbuhan produktivitas yang masih relatif lambat. Reformasi di pasar tenaga kerja, sektor keuangan, perdagangan, dan iklim usaha harus terus dipercepat.
“Pengalaman Malaysia dan Thailand juga menjadi pengingat bahwa masuk kelompok menengah atas bukan berarti otomatis menjadi negara maju. Keduanya sudah bertahan cukup lama di kelompok tersebut tanpa berhasil menembus status berpendapatan tinggi,” kata Yusuf pula.
