Hendri Satrio: Polemik Mundurnya Gibran Jadi Pelajaran untuk Indonesia Kalau Jabatan Itu Butuh Proses

Pengamat politik Hendri Satrio dalam peluncuran buku ke-3nya berjudul Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo: Komunikasi Politik, Ekonomi, dan Momentum Perubahan di Peralihan Zaman di Jakarta, Rabu (10/6/2026). (dok. Rujakpolitik.com)

JAKARTA – Pengamat politik Hendri Satrio, menilai polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

Menurut Hensa, sapaan akrabnya, pelajaran terpentingnya adalah jabatan publik harus diraih lewat proses dan kompetensi. Jabatan tidak bisa diraih dengan berbagai alasan.

“Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa jabatan itu butuh proses, jabatan itu tidak butuh alasan. Dulu kan pada saat kampanye kan ada alasan-alasan bahwa bayangkan saja, seorang Gibran dibandingkan dengan Hatta, dibandingkan dengan Sjahrir, yang waktu itu masih muda-muda juga, ya nggak usah pakai alasan-alasan, tapi lihat kompetensinya, dan sangat disayangkan isu kemunduran dirinya ini juga gara-gara kompetensi,” kata Hensa dikutip dari YouTube Hendri Satrio Official.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI juga berpendapat, peristiwa ini harus menjadi pelajaran agar seseorang tidak dipaksakan menduduki jabatan sebelum dia benar-benar, meskipun ia anak presiden.

Diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dicalonkan saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

“Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden, harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap,” kata Hensa.

Disisi lain, akademisi Universitas Paramadina ini juga menilai mundurnya Gibran ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa aturan tidak perlu diubah-ubah hanya untuk mendongkrak seseorang.

Seperti diketahui, Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat batas usia capres-cawapres melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang,” ujarnya.

Hensa menilai mundurnya Gibran, jika benar terjadi, tidak langsung menyelesaikan masalah. Prabowo masih harus menempuh langkah politik lanjutan, yakni mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, jika jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden. Wakil presiden dipilih dari dua calon yang diusulkan presiden.

Meski begitu, Hensa menilai mundurnya Gibran setidaknya bisa mengakhiri satu dari sekian banyak ketidakpastian yang selama berhari-hari mewarnai ruang publik. Ketidakpastian itu mulai dari polemik ijazah Jokowi hingga riwayat pendidikan Gibran.

“Prosesnya akan memakan waktu berhari-hari, tapi karena kita mendapatkan hal-hal yang penuh ketidakpastian setiap harinya, entah ketidakpastian dari ijazah pak Jokowi, ketidakpastian dari riwayat pendidikan mas Gibran, kemudian kasus penyadapan yang terlihat begini-begini saja, nah kalau kemudian mundur (Gibran mundur sebagai wakil presiden) minimal publik mendapatkan satu kejelasan akhirnya,” ujar Hensa.

Calon yang akan dipilih Prabowo

Seiring mencuatnya isu ini, bursa calon pengganti Gibran mulai ramai dibicarakan. Hensa menyebut kriteria utamanya adalah sosok yang tidak akan menjadi pesaing Prabowo pada Pilpres 2029.

Karena itu, lanjut dia, Prabowo diperkirakan akan mencari tokoh yang tidak berambisi menjadi presiden. Tokoh itu juga harus setia dan loyal mendampingi presiden.

“Saya melihat kriteria yang pertama, tidak akan menjadi pesaing presiden di 2029. Karena tidak akan menjadi pesaing presiden, maka presiden akan mencari tokoh-tokoh yang satu adalah tidak punya ambisi untuk jadi presiden. Yang kedua, setia, loyal, mendampingi presiden,” ujar Hensa.

Merujuk pada kriteria, Hensa melihat kemungkinan besar Prabowo akan memilih calon dari internal Gerindra atau kalangan non-partai yang diperkirakan tidak berambisi menjadi presiden.

Dari internal Gerindra, nama yang santer disebut antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko PMK Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Dari kalangan nonpartai, muncul nama Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Rosan Roeslani, yang kini memimpin Danantara.

Adapun Hensa menilai peluang ketua umum partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia untuk dipilih cukup kecil.

“Kenapa? Karena dia punya keinginan untuk maju di 2029 nantinya. Apalagi Bahlil, Golkar gede kan,” kata Hensa.

Meski begitu, Hensa juga memperhitungkan kans Puan Maharani juga besar untuk menjadi calon pendamping Prabowo jika Gibran benar-benar mundur.

“Dengan segala hormat, mohon maaf ya Mbak Puan, sementara ini saya katakan bukan lawan yang tangguh buat Pak Prabowo untuk 2029. Jadi mungkin saja Mbak Puan yang dipilih,” tuturnya.

Berdasarkan pertimbangan itu, Hensa menyebut tiga nama teratas yang berpeluang mendampingi Prabowo jika Gibran mundur. Ketiganya adalah Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Hensa sendiri.

“Satu, Mbak Puan Maharani. Dua, Bang Sufmi Dasco Ahmad. Tiga, Hendri Satrio. Soalnya saya harus menyebut nama saya bro. Kalau tidak nama saya akan hilang nanti, jadi kira-kira begitu. Tapi kita berdoa supaya Indonesia ini kembali adem-ayem dan lancar,” pungkasnya.(*)

jadikan dua berita yak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *