TEL AVIV — Jet tempur Israel melancarkan delapan gelombang gempuran udara yang menyasar Pangkalan Udara Abu al-Dhuhur di Provinsi Idlib, Suriah utara, pekan lalu.
Operasi militer mendadak ini memicu potensi konfrontasi langsung dengan Turki di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.
Pemerintah Israel mengklaim serangan tersebut dilancarkan untuk menggagalkan rencana Ankara yang berniat menempatkan personel, pesawat nirawak (drone), hingga sistem pertahanan udara di pangkalan militer tersebut. Kendati demikian, Kementerian Pertahanan Turki dan pemerintah Amerika Serikat tegas membantah adanya aktivitas militer Ankara di pangkalan itu.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menegaskan posisi tegas Tel Aviv yang menolak keras kehadiran pilar militer Turki di negara tetangganya.
“Kami tidak akan menerima pendirian pangkalan militer Turki di Suriah atau kehadiran pasukan Turki di wilayah selatan,” kata Sa’ar.
Sa’ar menambahkan bahwa Tel Aviv akan mengambil langkah yang diperlukan demi menjaga keamanan nasional, tetapi tetap mengutamakan jalur diplomasi untuk mencegah eskalasi.
Pemerintahan Netanyahu Dinilai Buka Front Baru yang Tak Perlu
Langkah militer ini memicu gelombang kritik tajam dari dalam negeri Israel. Editorial media Haaretz menilai keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melancarkan serangan di Suriah utara justru memperluas front ketegangan secara tidak perlu.
“Ketika kami bertanya-tanya apakah, menjelang pemilu, Benjamin Netanyahu akan memilih untuk berperang di Gaza atau Lebanon, atau mungkin memicu Tepi Barat, dia memutuskan untuk melakukan langkah di Suriah utara, memperluas front dengan Turki,” tulis Haaretz dalam editorialnya.
Surat kabar tersebut memperingatkan bahwa manuver tersebut berisiko merusak berbagai upaya internasional dalam mewujudkan stabilitas kawasan.
“Israel bertindak dengan cara yang bertentangan dengan logika ini. Karena itu, Israel tidak hanya menjauhkan Suriah, tetapi juga semua pemain lain yang terlibat di sana, terutama AS,” tulis Haaretz.
Haaretz turut mendesak pemerintah agar tidak mengesampingkan opsi diplomasi demi menghindari eskalasi perang yang lebih luas.
“Seseorang tidak dapat menciptakan keamanan dan menggagalkan ancaman hanya dengan melakukan pengeboman. Ini bukan pengganti diplomasi dan kebijakan yang dipikirkan dengan matang, sesuatu yang pada era Netanyahu telah kehilangan maknanya,” tulis surat kabar tersebut.
Dalam analisisnya, media terkemuka Israel itu memingatkan Tel Aviv untuk mengindahkan masukan dari Sekutu utamanya.
“Israel harus mendengarkan peringatan yang disampaikan utusan Barrack dan berhati-hati agar tidak terjerat konflik dengan Turki,” tulisnya.
Haaretz menggarisbawahi bahwa pergeseran peta aliansi kawasan justru berisiko menyudutkan posisi diplomatik Israel.
“Ketika Netanyahu membual tentang operasi yang sangat terarah di Suriah utara, yang berbahaya dan tidak ada gunanya, aliansi-aliansi baru sedang terbentuk di bawah hidungnya, dan Israel bukan bagian dari aliansi tersebut,” tulis Haaretz.
Oposisi Tuding Serangan Bermotif Politik Pemilu
Kritik tajam tak kalah keras bertiup dari deretan tokoh oposisi politik Israel. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyindir kebiasaan jajaran pemerintah yang terbiasa mengobral klaim operasi militer ke publik.
“Di Timur Tengah, menyerang saat diperlukan itu penting. Namun jika Anda sudah menyerang, tetaplah diam,” kata Lapid.
Sementara itu, Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak terang-terangan menilai aksi gempuran di Idlib tersebut tak lebih dari sekadar pencitraan dan manuver politik untuk memengaruhi persepsi pemilih menjelang pemilu.
“Sangat berbau niat politik untuk masuk ke pemilu di tengah rangkaian ketegangan keamanan yang dirancang untuk meresahkan publik,” kata Barak.
Analis senior Haaretz, Amos Harel, mengamini kecenderungan Netanyahu yang kerap memanfaatkan momen krisis keamanan sebagai amunisi kampanye.
“Netanyahu dikenal percaya bahwa keadaan darurat keamanan adalah opsi terakhir yang dapat merombak peta politik dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan dalam pemilu ini,” kata Harel.
Guna meredam eskalasi yang kian memanas, delegasi tingkat tinggi dari Suriah dan Israel menggelar pertemuan bilateral di Yordania dengan fasilitasi Amerika Serikat pada 23 Agustus 2026. Tim Suriah dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Asaad Al Shaibani, sedangkan delegasi Israel diwakili oleh Kepala Mossad Roman Gofman.
Dalam perundingan tersebut, pemerintah Suriah menuntut penarikan penuh pasukan Israel ke garis batas sebelum 8 Desember 2024 serta pemberlakuan kembali Perjanjian Pelepasan Pasukan (Disengagement Agreement) tahun 1974.
Baca juga: Serang Pangkalan Udara Idlib, Israel Dikecam Turki dan AS
