JAKARTA – Persoalan pelintasan sebidang kembali menjadi sorotan setelah kecelakaan maut antara Kereta Rel Listrik (KRL) dengan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.
DPR RI dan pemerintah sama-sama menyebut kondisi ini sebagai masalah kronis yang belum terselesaikan, bahkan dinilai sudah memasuki tahap darurat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan para pemangku kepentingan untuk segera membenahi sistem keselamatan di jalur kereta, terutama di titik pelintasan sebidang.
“Kita minta Pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan persoalan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan pada jalur kereta api harus diperbaiki,” kata Puan, Selasa (28/4/2026).
Politikus PDI-P itu menegaskan, pelintasan sebidang masih menjadi titik rawan yang kerap memicu kecelakaan kereta.
“Terutama pada perlintasan sebidang yang masih banyak kita temukan di sepanjang pelintasan kereta. Karena keamanannya sangat kurang, kecelakaan kereta seringkali terjadi dan ini harus disikapi dengan serius,” sambungnya.
Puan mengingatkan, kecelakaan kereta tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap transportasi massal, khususnya KRL di kawasan perkotaan.
“Dalam sistem mobilitas perkotaan seperti Jabodetabek, KRL bukan sekadar moda angkut massal, melainkan infrastruktur sosial yang menopang aktivitas masyarakat setiap hari. Karena itu, setiap insiden besar juga memengaruhi persepsi publik terhadap rasa aman,” tuturnya.
Puan menambahkan, meningkatnya kompleksitas jalur kereta menuntut standar keselamatan yang lebih kuat dan terukur.
“Dalam kondisi seperti ini, keselamatan harus hadir dalam bentuk standarisasi pengamanan yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa setiap potensi risiko sudah diantisipasi,” kata Puan.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya investigasi menyeluruh atas insiden kecelakaan di Bekasi, sehingga mampu menghasilkan perbaikan nyata untuk masa mendatang.
“Operator dan Pemerintah perlu menunjukkan bahwa standar keselamatan diperbarui secara nyata, terukur, dan dapat dipahami masyarakat,” ucapnya.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyebut persoalan ini sebagai “darurat pelintasan sebidang” yang sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian tuntas.
“Kita minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan darurat perlintasan sebidang di Indonesia. Komisi V DPR sudah bertahun-tahun meminta kepada KAI untuk menyelesaikan jalur perlintasan sebidang, tapi hingga saat ini tidak tertangani dengan baik,” kata Lasarus.
Dia mengungkapkan, ribuan pelintasan sebidang masih belum dikelola optimal, sehingga berpotensi besar memicu kecelakaan.
Data Komisi V DPR mencatat, hingga 2024 terdapat 3.896 pelintasan sebidang di Indonesia, terdiri dari 2.803 terdaftar dan 1.093 tidak terdaftar. Dari jumlah itu, 1.832 pelintasan telah dijaga, sementara 971 lainnya belum dijaga.
Memasuki 2025, jumlahnya tercatat 3.703 titik, dengan 912 di antaranya masih belum dijaga.
“Kalau darurat perlintasan sebidang ini tidak segera diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan kecelakaan kereta api akan terus terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Lasarus juga menyoroti kondisi jalur kereta di Indonesia yang belum steril dari hambatan, berbeda dengan praktik di banyak negara.
“Di seluruh dunia ini jalur kereta api itu clear and clean, kecuali di Indonesia. Oleh sebab itu jika darurat perlintasan sebidang tidak tertangani dengan baik, maka ada ribuan kemungkinan kecelakaan akan kembali terjadi,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menambahkan, mayoritas pelintasan sebidang di Indonesia memang tidak dijaga. Menurutnya, dari sekitar 4.000 pelintasan sebidang, hanya sekitar 1.200 titik yang dijaga oleh KAI, Dinas Perhubungan, maupun pemerintah daerah.
“Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan. Sedangkan sisanya adalah pelintasan liar,” ujarnya.
Presiden RI Prabowo Subianto turut menyoroti persoalan ini usai kecelakaan KRL dan kereta api jarak jauh di Bekasi yang bermula dari insiden di pelintasan sebidang.
Kepala negara menegaskan pemerintah akan melakukan pembenahan besar-besaran pelintasan sebidang, dan menjadikannya sebagai salah satu pekerjaan prioritas.
“Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga ya. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini,” ujar Prabowo usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengakui bahwa persoalan pelintasan sebidang adalah masalah lama yang sudah berlangsung puluhan tahun dan harus segera dituntaskan.
“Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun. Sekarang sudahlah, kami selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera, kami akan perbaiki semua ya lintasan tersebut,” ungkap Prabowo.
Sebagai solusi konkret, kata Prabowo, pemerintah berencana membangun pos penjagaan resmi disertai penempatan petugas di setiap pelintasan sebidang, hingga flyover dan underpass di titik-titik dengan lalu lintas tinggi.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk bisa mempercepat penanganan pelintasan sebidang di berbagai wilayah.
“Demi keselamatan dan karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, maka kita harus keluarkan. Untuk sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya,” tutur Prabowo.
Selain itu, Prabowo telah menginstruksikan percepatan pemasangan palang pintu di pelintasan Bulak Kapal, Kota Bekasi, sebagai proyek mendesak.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menegaskan bahwa rencana pemerintah harus segera dieksekusi, terutama pembangunan infrastruktur pengganti pelintasan sebidang.
“Pembangunan flyover atau underpass di wilayah dengan lalu lintas tinggi perlu dipercepat untuk meminimalkan potensi kecelakaan,” ujar Ridwan.
Selain itu, dia juga mendorong percepatan pembangunan pos penjagaan resmi dan penempatan petugas agar sistem pengamanan lebih terintegrasi.
“Praktik penggunaan palang manual yang dioperasikan masyarakat masih berisiko tinggi, sehingga perlu dibenahi dan ditingkatkan melalui sistem yang lebih modern,” kata Ridwan.
Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa kecelakaan di Bekasi Timur bermula dari insiden di pelintasan sebidang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil taksi listrik di perlintasan JPL 85.
“Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85,” ujar Dudy.
Akibatnya, perjalanan terganggu dan satu rangkaian KRL berhenti di Stasiun Bekasi Timur.
Pada saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek tidak sempat berhenti sempurna dan menabrak rangkaian tersebut.
Kementerian Perhubungan menegaskan, penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Data kepolisian mencatat, kecelakaan tersebut menewaskan 15 orang penumpang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka.
“Iya, ada 15 (korban) meninggal dunia,” kata Kabid Dokkes Polda Metro Jaya Kombes Pol dr. Martinus Ginting.
