JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan baru saja dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) pada Rabu (22/7/2026). Setelah pelantikan, ia menegaskan bahwa URI bertugas menyiapkan calon pemimpin masa depan bangsa.
“Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini,” kata Donny di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Donny menyampaikan URI akan berkesinambungan dengan Sekolah Unggulan Garuda. Prabowo Subianto selanjutnya akan mendirikan kampus URI yang terintegrasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ia menyebut URI ke depan akan mendirikan sebanyak 10 kampus.
“Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN,” ucap Donny.
Di bawah Gubernur URI terdapat Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara.
“Nah, Lembaga Administrasi Negara ini yang ada, sudah ada saat ini akan diintegrasikan tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” ujar dia.
Donny menjelaskan URI saat ini sudah mulai beroperasi dengan melatih dan membina 399 pegawai baru BUMN agar menjadi pemimpin berkarakter dan berintegritas. Pembiayaan URI sepenuhnya berasal dari APBN. Kampus URI akan dibangun di Bogor di lahan bekas perkebunan sawit PTPN, sementara aktivitas saat ini berlangsung di gedung Kementerian BUMN, Jakarta. Kampus URI akan berjalan seperti perguruan tinggi biasa dengan lulusan bergelar sarjana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Universitas Republik Indonesia disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa dengan mengadopsi model lembaga pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara.
“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Prasetyo mencontohkan Prancis yang memiliki École nationale d’administration (ENA), kini menjadi Institut National du Service Public (INSP), sebagai lembaga pendidikan bagi calon pejabat pemerintahan.
“Semua pejabat pemerintahan, semua pejabat BUMN, bahkan pejabat gubernur, bupati itu harus masuk atau pernah mengikuti pendidikan itu, satu lembaga,” kata dia.
Melalui model ini, pemerintah berharap calon pemimpin Indonesia memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
“Sehingga diharapkan semua memiliki kemampuan secara teknis maupun yang paling penting itu wawasan kebangsaan. Kita ini semua menjalankan amanah Untuk kepentingan kebangsaan dan negara,” kata Prasetyo.
