Prabowo Tegaskan Tindak Tegas Tambang Ilegal, Peringatkan TNI-Polri hingga Kader Gerindra

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik tambang ilegal di Indonesia.

Dalam pernyataannya, ia memperingatkan semua pihak, termasuk perwira tinggi aktif maupun purnawirawan TNI dan Polri, agar tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.

Dengan latar belakang sebagai mantan tentara, Prabowo mengaku memahami berbagai pola permainan di lapangan, termasuk keterlibatan aparat di balik praktik ilegal tersebut.

“Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah saya tahu. Apalagi saya ini senior tentara, mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Oleh karena itu, ia menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, tanpa terkecuali.

“Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya, disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta dukungan dari anggota MPR dan seluruh partai politik untuk bersama-sama memberantas tambang ilegal. Ia bahkan secara khusus mengingatkan kader Partai Gerindra, yang ia pimpin, agar tidak coba-coba terlibat.

“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau Anda terlibat jadi justice collaborator. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” katanya.

Untuk memastikan penertiban berjalan efektif, Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menggunakan pasukan dari luar wilayah tambang ilegal guna menghindari pengaruh lokal.

“Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun (atau tambang) itu,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas tambang. Ia mengusulkan pembentukan koperasi untuk melegalkan tambang yang dikelola rakyat.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Kita atur, tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tutur Prabowo.