Hensa Sebut Gerakan “Adili Jokowi” Sulit Terjadi di Era Prabowo
JAKARTA – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyoroti tulisan-tulisan hingga gerakan bertajuk “adili Jokowi” yang belakangan mulai muncul di jalanan.
Ia menilai gerakan untuk mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan sulit terjadi dikarenakan Presiden Prabowo Subianto tidak terlihat ingin pisah dengan Jokowi.
“Ini ada aksi-aksi untuk adili Jokowi, kalau menurut saya enggak akan kejadian ya,” kata Hensa, sapaan akrabnya, Jumat (14/2/2025).
“Hal itu mudah dibuktikan dengan pernyataan Prabowo yang melontarkan adanya pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, jadi menurut saya enggak akan kejadian, Prabowo aja enggak mau pisah sama Jokowi,” lanjutnya.
Hensa pun memaparkan, gerakan itu sulit terjadi karena Indonesia punya sejarah presiden lama tidak pernah diganggu oleh presiden baru.
Ia mencontohkan Soeharto yang hingga meninggal dunia tidak diadili atas kesalahan-kesalahan dan dugaan korupsi terhadapnya.
“Kenapa saya bilang gak akan kejadian? Karena si presiden yang baru itu enggak ingin nasibnya dia seperti presiden yang dia gangguin gitu,” kata Hensa.
“Contohnya gini, Soeharto itu kan di zaman Gus Dur, Megawati, hingga SBY gak digangguin kan, jadi gak bisa diadili juga. Mungkin ada kesepakatan seperti itulah antara Jokowi dan Prabowo,” lanjutnya.
Hensa melihat, belum ada kebijakan Jokowi yang dapat dijadikan alasan untuk mengadili sang presiden ke-7 tersebut.
Selain itu, ia pun melihat, masyarakat Indonesia pun tidak ingin menyalahkan presidennya atas segala krisis yang terjadi di Tanah Air.
“Sehingga begini, sampai saat ini saja kroni-kroni yang diadili karena kebijakan bapaknya juga belum ada sih, jadi kemungkinan adili Jokowi tuh juga kecil,” kata Hensa.
“Dan orang Indonesia juga lebih banyak yang menginginkan kalau sama presiden itu kan nggak melulu-salah gitu, orang Indonesia yang mudah memaafkan ini lebih ingin mengingat Presiden dari sisi positif, bukan negatif,” pungkasnya.
