Coretax: Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?
JAKARTA – Dalam upaya modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) meluncurkan sistem baru bernama “Coretax”.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.
Namun, peluncuran Coretax tidak lepas dari berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Pendaftaran Harus Otomatis
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menekankan bahwa meskipun administrasi perpajakan saat ini sudah tertata dengan baik, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam proses pendaftaran wajib pajak.
Ia mengusulkan agar pendaftaran wajib pajak dilakukan secara otomatis, sehingga tidak merepotkan para wajib pajak.
“Dengan cara ini, wajib pajak tidak akan merasa repot dan proses administrasi menjadi lebih efisien,” ujarnya.
Dalam konteks keamanan siber, Esther juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi.
Coretax, sebagai sistem yang mengelola data perpajakan, harus memiliki langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk melindungi data sensitif dari ancaman siber.
“Kita perlu memastikan bahwa informasi wajib pajak terlindungi dengan baik,” ujarnya.
Keamanan Siber Coretax Jadi Penting
Pratama Persadha, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), menyoroti pentingnya Coretax dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.
Ia menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak.
Namun, Pratama juga mengingatkan bahwa penerapan Coretax akan menghadapi beberapa masalah, seperti gangguan sistem dan kurangnya pelatihan bagi pengguna.
“Gangguan seperti crash dan lambatnya akses sering dilaporkan, menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung masih perlu diperbaiki,” ungkap Pratama.
Ia menambahkan bahwa keamanan siber menjadi salah satu aspek paling krusial dalam implementasi Coretax, mengingat sistem ini mengelola data keuangan dan informasi sensitif.
Pratama menekankan perlunya langkah-langkah komprehensif untuk melindungi sistem ini, termasuk enkripsi data dan audit berkala.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk menetapkan regulasi yang kuat terkait keamanan siber serta memberikan perlindungan hukum bagi korban kebocoran data.
“Keamanan Coretax adalah fondasi utama keberhasilan transformasi sistem perpajakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan berbasis digital,” tegas Pratama.
Jaminan Keamanan Siber untuk Layanan Publik Penting
Sebelumnya, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio juga menyoroti pentingnya keamanan siber dalam semua program digitalisasi pemerintah.
Ia mendorong agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber segera disahkan menjadi undang-undang, mengingat kejadian peretasan di Pusat Data Nasional di Surabaya sebagai pelajaran berharga.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memasukkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam Prolegnas 2025,” pungkasnya.
