Breaking: Yoon Suk Yeol Ditangkap Penyidik Korsel!

JAKARTA – Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, ditangkap oleh penyidik Korsel guna diperiksa terkait deklarasi darurat militer yang terjadi pada bulan Desember lalu.

Peristiwa ini menjadi yang pertama kalinya bagi seorang kepala negara Korsel yang masih menjabat, meskipun jabatannya ditangguhkan, ditangkap oleh otoritas hukum.

Kronologi Penangkapan Yoon Suk Yeol

Perintah penangkapan Yoon dilaksanakan pada pukul 10:33 waktu setempat, seperti yang dinyatakan oleh Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel (CIO).

Iring-iringan kendaraan yang membawa Yoon terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan di Seoul tengah menuju kantor CIO di Gwacheon, yang terletak di selatan Seoul.

Yoon kemudian terlihat keluar dari mobil dan memasuki kantor CIO untuk menjalani pemeriksaan.

Para penyidik kemudian mengajukan perintah untuk menahannya selama 48 jam.

Yoon Suk Yeol diperkirakan akan ditahan di lokasi penjara di Uiwang, dekat kantor CIO, setelah pemeriksaan selesai.

Yoon, yang dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024, didakwa dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ia dituduh memerintahkan mobilisasi militer ke Gedung Majelis Nasional setelah menyatakan darurat militer pada 3 Desember 2024, dengan tujuan menghalangi anggota parlemen untuk mencabut pernyataan darurat tersebut.

Presiden yang dimakzulkan itu menyatakan bahwa deklarasi darurat militernya adalah “tindakan pemerintah” yang dimaksudkan untuk memperingatkan partai oposisi agar menghentikan apa yang ia sebut sebagai “penyalahgunaan kekuasaan legislatif”.

Sempat Melakukan Perlawanan

Dalam rekaman video yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon tetap menunjukkan perlawanan.

Ia menyebut penyelidikannya sebagai ilegal dan menyatakan keputusannya untuk hadir dalam pemeriksaan CIO hanyalah “untuk mencegah pertumpahan darah”.

Penahanan Yoon terjadi setelah adanya negosiasi antara penyidik dan perwakilan pihak Yoon mengenai cara-cara penahanan dan proses pemeriksaan.

“Tak seperti saat percobaan pertama kami, kini tak ada personel maupun staf Dinas Keamanan Presiden yang menolak pelaksanaan (perintah penangkapan),” ungkap seorang pejabat CIO.

“Tak ada bentrokan fisik yang terjadi hari ini,” tambahnya.

Karena personel pengamanan presiden memblokade jalur masuk kediaman kepresidenan di Seoul tengah yang masih dihuni Yoon dengan kendaraan, para penyidik terpaksa menggunakan tangga untuk bisa masuk.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Kuasa Rakyat (PPP), partai pendukung Yoon, dan pengacara pribadinya juga memblokade akses masuk ke kediaman Yoon.

Akibat blokade itu, beberapa penyidik bahkan berusaha memasuki kompleks kediaman kepresidenan melalui jalur pendakian yang ada di dekat lokasi.

“Ini bukannya penegakan hukum yang adil,” kata salah seorang pengacara Yoon, Yun Gap-geun, yang menganggap upaya penyidikan tersebut “ilegal”.

Upaya penangkapan pertama Yoon oleh para penyidik pada awal Januari gagal setelah terjadi kebuntuan selama berjam-jam dengan staf keamanan Yoon di kediamannya.

Sebelumnya, sebuah pengadilan negeri Seoul mengeluarkan surat perintah penggeledahan kediaman kepresidenan.

Penangkapan Yoon menyusul penolakannya untuk mematuhi tiga kali panggilan pemeriksaan dari penyidik.

Surat perintah yang telah diperpanjang oleh pengadilan pekan lalu tersebut berlaku hingga 21 Januari.

Sumber: Antara