DPD Dukung Wacana Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD, Minta Dikaji Dengan Serius

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, yang dianggap memiliki biaya tinggi, dan perlu dipertimbangkan dengan serius.

Ia menyatakan bahwa DPD RI akan mengawasi dan menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, karena pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan kualitas yang baik untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas pula.

“Hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ungkap Sultan dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menurutnya, pelaksanaan pilkada secara langsung tidak otomatis menjamin legitimasi yang kuat dari rakyat, terutama jika melihat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024.

“Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

“Artinya apa? Diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik kita saat ini.” lanjutnya.

Ia pun mengusulkan beberapa opsi yang dapat memperbaiki sistem pemilu secara bertahap di Indonesia, sesuai dengan gagasan yang dituangkannya dalam buku “Green Democracy”.

Salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah pemilihan gubernur yang tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Sementara itu, pilkada untuk kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

“Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tuturnya.

Sultan berpendapat bahwa hal ini bertujuan agar gubernur dapat menerjemahkan program pemerintah dengan maksimal, serta dapat dievaluasi kapan saja oleh presiden untuk mempertimbangkan kinerjanya.

Selain itu, gubernur juga dapat bekerja tanpa adanya hambatan politik atau tekanan dari masyarakat lainnya.

Mantan Gubernur Bengkulu itu juga menyatakan bahwa DPD RI akan melakukan evaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

“Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini. Pada akhirnya kami harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kami melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.

Ia menekankan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi di tanah air menjadi lebih efisien, efektif, dan matang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan gagasan mengenai perbaikan sistem politik di Indonesia karena dianggap berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Prabowo juga mengusulkan agar pemilihan kepala daerah di masa depan dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” tuturnya.