JAKARTA – Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) untuk Region E, yang meliputi Asia dan Australasia, periode 2027-2030. Kursi Dewan ITU itu diraih lewat pemungutan suara dalam ITU Plenipotentiary Conference 2026 (PP-26) di Doha, Qatar, Senin (16/11/2026).

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Rabu (18/11/2026), Indonesia mengantongi 148 suara dukungan dari negara anggota. Di Region E, ada 13 kursi yang diperebutkan oleh 15 negara kandidat.

Selain Indonesia, negara yang terpilih di Region E adalah Arab Saudi, Australia, Bahrain, India, Jepang, Kuwait, Malaysia, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Republik Korea, Tiongkok, dan Thailand.

ITU adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang teknologi digital. Didirikan pada 1865, ITU tercatat sebagai organisasi tertua dalam sistem PBB.

Kesepuluh Kalinya di Dewan ITU

Kemlu menilai terpilihnya Indonesia menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kontribusi Indonesia di sektor telekomunikasi dan digital. Periode 2027-2030 akan menjadi masa keanggotaan ke-10 Indonesia di Dewan ITU sejak pertama kali terpilih pada 1982.

“Melalui keanggotaan ini, Indonesia siap memperkuat peran ITU sebagai platform kerja sama digital, khususnya bagi negara berkembang,” tulis Kemlu.

Di dalam negeri, keanggotaan itu memberi Indonesia ruang untuk mengawal kepentingan nasional dalam kebijakan telekomunikasi global, termasuk akses terhadap spektrum frekuensi dan orbit satelit.

Kursi itu juga diharapkan mendukung transformasi digital nasional, mulai dari perluasan konektivitas, pengembangan ekosistem kecerdasan artifisial (AI), hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital.

Bawa Capaian Digital ke Doha

Delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail dan Duta Besar RI di Doha. Delegasi juga diperkuat pejabat Kemkomdigi, Kemlu, serta Perutusan Tetap RI di Jenewa.

Dalam pernyataan nasionalnya, Indonesia memaparkan sejumlah capaian transformasi digital, seperti perluasan konektivitas di wilayah terpencil, penyusunan peta jalan nasional AI, serta pelindungan anak di ruang digital lewat PP Tunas.

“ITU memainkan peran penting sebagai platform bagi negara anggota untuk bertukar keahlian, membangun konsensus, mendorong pengelolaan spektrum yang transparan dan inklusif, serta memperkuat kapasitas teknis. Kita harus terus bekerja sama, khususnya bagi negara berkembang,” ujar Ismail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *