JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merasa terkhianati oleh kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus itu menyeret pendahulunya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bersama tiga jenderal polisi lain sebagai tersangka.
Suyudi mengungkapkan perasaannya saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang digelar Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti diberitakan Antara.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” kata Suyudi.
Kapolri Merasa Terkhianati, Janji Tindak Tegas
Suyudi bertekad menindak tegas tanpa kompromi siapa pun pelaku penyadapan terhadap Prabowo. Menurut dia, penyadapan itu ulah segelintir oknum yang ingin mengganggu pemerintah.
“Siapa pun pelakunya, termasuk daru institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Ia memastikan Polri tidak akan tinggal diam dan tidak takut menghadapi pihak-pihak yang mencoba mencederai kedaulatan negara.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi menciderai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda-red) harus di belakang saya,” sambungnya.
Meski Kapolri merasa terkhianati, Suyudi menilai ada hikmah besar di balik peristiwa tersebut.
Menurut dia, kasus ini justru memicu gelombang dukungan dari masyarakat. Warga yang sebelumnya terbelah di media sosial, kata Suyudi, kini menjadi solid karena tidak terima pemimpin negara dikhianati.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah:
- Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi
Slamet sebelumnya masih berstatus saksi saat tiga tersangka pertama diumumkan.
Para tersangka diduga menyadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha pada 2025-2026. Mereka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) serta Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga dikenai Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Listyo, Ahrie, dan Eko kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Adapun Slamet belum ditahan karena masih sakit.