JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak punya langkah hukum lain untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA. Menurut dia, upaya hukum Gibran terbentur putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang sudah final.
Yusril menjelaskan, putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan. Putusan MA juga dinilainya final karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu muncul pada hari yang sama ketika Gibran mengungkap saran Presiden Prabowo Subianto kepadanya. Salah satunya, Gibran diminta tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK ke MA.
Upaya Hukum Gibran Terganjal Status Pihak
Menurut Yusril, Gibran tidak maju sebagai tergugat intervensi dalam perkara suket di MA. Akibatnya, ia tidak bisa mengajukan banding ataupun PK.
Pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktorat Jenderal di Kemendikdasmen yang menerbitkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran. Hingga kini, kementerian tersebut belum mengajukan PK.
“Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” jelas Yusril.
Dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut suket penyetaraan pendidikan Gibran yang terbit pada 2019. MA juga menyatakan suket itu batal, dengan merujuk putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 soal sengketa ijazah Gibran dalam Pilpres 2024.
Pembuktian di PTUN Dinilai Percuma
Yusril menyebut Gibran sebenarnya sudah mendapat kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya di pengadilan sebelum putusan MA terbit. Setelah MA memerintahkan pencabutan suket, ia menilai upaya hukum Gibran lewat PTUN tidak lagi berguna.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” tegas Yusril.
Ia menambahkan, pembuktian di luar pengadilan biasanya hanya berupa pembicaraan yang bersifat personal. Adapun penyetaraan ijazah, kata dia, tergolong perkara hukum sehingga harus diputus pengadilan.
Yusril Serahkan Langkah ke Gibran
Dengan upaya hukum Gibran yang dinilai sudah buntu, Yusril mengembalikan keputusan kepada sang wapres. Di Senayan, hampir 50 anggota dewan disebut sudah meneken usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.
“Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat (HMP -red). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR,” tandas Yusril.
