JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) merilis putusan lengkap perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 soal surat keterangan atau penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan itu menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan SMA.
Putusan lengkap MA tersebut dapat diakses di laman resmi MA, mahkamahagung.go.id, Selasa (10/11/2026).
Dalam amarnya, MA mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat mencabut suket yang diterbitkan pada 2019 itu. MA juga menyatakan suket tersebut batal.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan tersebut.
Isi Putusan Lengkap MA soal Dokumen Gibran
MA menilai suket Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records, explanation of grades, dan dokumen lain. Menurut MA, dokumen-dokumen itu hanya menerangkan kehadiran Gibran dalam kegiatan belajar, bukan bukti bahwa ia menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis putusan MA.
MA juga menilai, penyetaraan pendidikan berkurikulum internasional dengan kurikulum nasional tanpa ijazah atau sejenisnya sebagai tindakan yang tidak cermat.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” demikian bunyi pertimbangan putusan itu.
Rujuk Putusan MK
MA menguji itu berdasarkan putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam Pilpres 2024.
MA menyebut putusan MK itu sebagai akta yang sudah diketahui umum, sehingga MA ikut menguji substansi suket tersebut.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” tulis putusan itu.
MK sendiri tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden dalam putusan tersebut.
Gibran Siapkan Peninjauan Kembali
Putusan lengkap MA ini dirilis pada hari yang sama ketika Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran menyebut Prabowo menyarankannya tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran akan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga S1, dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
