JAKARTA – Istana membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, Prabowo tak menolak niat itu dalam pertemuan selama 2,5 jam.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Gibran memang menyampaikan keinginan mundur menghadapi dinamika polemik ijazahnya yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Prabowo lalu memberikan sejumlah saran.
Prabowo Tak Menolak, Gibran Minta Waktu
Seiring saran tersebut, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Prasetyo, Istana menghormati langkah itu.
“Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar dia.
Artinya, sikap Prabowo tak menolak niat mundur itu tidak serta-merta membuat Gibran lepas dari jabatannya. Gibran, yang menjabat wakil presiden sejak 20 Oktober 2024, masih memilih menempuh jalur hukum lebih dulu.
Jika Gibran benar-benar mundur, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan presiden.
Desakan HMP Menguat di DPR
Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung di tengah menguatnya desakan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR. Hampir 50 anggota dewan disebut sudah meneken usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.
Pada hari yang sama, Istana juga menyatakan menghormati proses politik itu sebagai hak para wakil rakyat.
Polemik ini mencuat setelah MA, lewat putusan kasasi yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026).
Putusan itu menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Surat tersebut dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
