JAKARTA – Istana Kepresidenan menyatakan menghormati bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di Senayan, usulan HMP itu disebut sudah diteken hampir 50 anggota DPR.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut HMP sebagai bagian dari proses politik di DPR yang memang menjadi kewenangan para wakil rakyat.
“Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
“Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati,” imbuhnya.
Sikap Istana soal HMP Ijazah Gibran
Pada kesempatan yang sama, Prasetyo membenarkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyatakan niat mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang.
Meski begitu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya lewat proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo disebut tidak menolak keinginan Gibran, tetapi memberikan sejumlah saran.
Hampir 50 Anggota DPR Teken Usulan
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, 12 penanda tangan usulan HMP ijazah Gibran berasal dari fraksinya. Sisanya datang dari fraksi lain.
“PKS ada 12, ada yang 13, dan ada yang 4 dan 4. Ini saya lihat berkasnya,” ucap Mardani.
Berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), usulan HMP minimal diajukan oleh 25 anggota DPR. Artinya, jumlah penanda tangan sudah melewati batas itu.
Usulan tersebut rencananya diserahkan kepada pimpinan DPR dalam rapat pimpinan (rapim) pada Selasa siang.
“Rencananya siang ini diserahkan saat rapim,” imbuh Mardani.
Polemik ijazah Gibran memanas setelah Mahkamah Agung, lewat putusan kasasi yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026), menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Surat itu dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
