JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam pertemuan yang sama, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur peradilan.
Istana membenarkan kabar itu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, Gibran menyampaikan keinginannya saat menemui Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa.
Prabowo Tak Menolak Niat Mundur Gibran
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak keinginan mantan Wali Kota Solo itu. Namun, Prabowo juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Setelah mendengar saran tersebut, Gibran meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Dengan begitu, niat mundur Gibran belum berujung pada pengunduran diri resmi. Belum ada penjelasan soal isi saran Prabowo maupun kapan Gibran akan mengambil keputusan akhir.
Tekanan dari Senayan
Niat mundur Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan di DPR. Sejumlah fraksi, di antaranya PKB dan PKS, menimbang penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. Jalur itu bisa berujung pada usulan pemberhentian wakil presiden.
Pada hari yang sama, usulan HMP itu disebut telah ditandatangani hampir 50 anggota DPR dan diserahkan kepada pimpinan dewan.
Polemik ini bermula dari putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026). MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Surat keterangan itu sebelumnya dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Ia dilantik sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo pada 20 Oktober 2024.
