JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hak itu bisa menjadi pintu bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut, persoalan ijazah Gibran menyangkut pertanggungjawaban konstitusional.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Polemik itu menghangat setelah Mahkamah Agung (MA), lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Kala itu, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR baru akan bersikap setelah reses berakhir pada 9 November. Dorongan serupa soal HMP juga datang dari PKS.
Hak Menyatakan Pendapat dan Pasal 7A UUD 1945
Khozin mengakui, putusan MA soal ijazah Gibran memicu perdebatan konstitusional soal Pasal 7A ayat (1) UUD 1945.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” kata Khozin.
Pasal itu mengatur, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR, antara lain bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Menurut Khozin, pertanyaan tersebut menjadi inti argumentasi yang harus disiapkan DPR jika memakai hak menyatakan pendapat.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” ucapnya.
Jalan itu tidak mudah. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usul DPR ke MK harus didukung sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna, yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR.
Gerindra Hormati Aspirasi Lintas Fraksi
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad menyebut, partainya menghormati setiap aspirasi dari lintas fraksi selama sesuai konstitusi dan undang-undang.
“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amendemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu,” kata Kamrussamad yang juga anggota DPR.
Fraksi Gerindra, kata dia, akan mencermati dinamika di rapat paripurna DPR. Fraksi itu juga akan menggelar rapat internal untuk membahas perkembangan persoalan tersebut, termasuk putusan MA dan MK.
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” tegas Kamrussamad.
