SURABAYA – Iklan pemerintah rata-rata menyumbang 45,85 persen pendapatan iklan media di Indonesia pada 2025. Di sejumlah media, porsinya bahkan mencapai 76,1 persen.
Temuan itu dipaparkan Associate Professor Monash University Indonesia Ika Karlina Idris dalam Sesi Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Panel itu mengusung tema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?”.
Menurut Ika, media di luar Jakarta menggantungkan sekitar 49 persen pendapatan iklannya pada pemerintah. Sebanyak 71,3 persen media kecil juga menganggap pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai momen penting untuk mendulang iklan.
Kondisi itu membuat media daerah rentan setiap kali kebijakan berubah atau anggaran pemerintah dipangkas. Karena itu, Ika menilai diversifikasi pendapatan harus menjadi prioritas.
Ia juga mendorong media melibatkan komunitas dalam produksi dan distribusi berita. Komunitas tidak hanya diposisikan sebagai narasumber, tetapi juga mitra untuk menggali ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan.
Iklan Pemerintah dan Dominasi Platform Digital
Selain iklan pemerintah, media juga terjepit oleh platform digital. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menyebut nilai pasar iklan di Indonesia mencapai sekitar Rp 71,5 triliun, dan sekitar 80 persen di antaranya dikuasai tiga platform digital.
Menurut Dahlan, media menanggung seluruh biaya produksi jurnalistik, mulai dari peliputan hingga verifikasi fakta. Namun, bagian nilai ekonomi yang diterima media belum sebanding. Tantangan makin berat dengan hadirnya layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberi jawaban tanpa pengguna perlu membuka situs berita.
Dewan Pers, kata Dahlan, mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta kebijakan persaingan usaha yang sehat agar media mendapat manfaat yang lebih adil dari konten yang diproduksinya.
Didirikan Lima Jurnalis Berkantong Tipis
Pengalaman bertahan dibagikan CEO Beritajatim.com Dwi Eko Lokononto. Pria yang akrab disapa Cak Luki itu mendirikan media tersebut bersama empat jurnalis lain dengan modal terbatas. Pada enam bulan pertama, mereka menutup biaya operasional dari tabungan pribadi.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” kenang Cak Luki.
Menurut dia, reputasi, kepercayaan publik, dan kepedulian kepada karyawan menjadi fondasi bisnis media. Cak Luki menyebut Beritajatim.com tidak pernah terlambat membayar gaji selama sekitar 20 tahun, termasuk saat pandemi Covid-19 menekan industri media.
Untuk mengikuti perubahan teknologi, Beritajatim.com mengembangkan produksi audio, studio, dan media sosial. Perusahaan itu juga membuka layanan konsultasi komunikasi, pemantauan media, dan pemantauan media sosial. Cak Luki menilai kolaborasi antarmedia, termasuk lewat AMSI, penting untuk mengembangkan produk dan membuka peluang bisnis baru.
