JAKARTA – Sejumlah partai politik mulai menyoroti sikap PDI Perjuangan yang kerap menegaskan diri sebagai partai penyeimbang di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga kini, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tidak bergabung dengan koalisi pemerintah.
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid berharap PDI Perjuangan segera mengambil sikap tegas, apakah memilih berkoalisi atau menjadi oposisi. Pernyataan itu disampaikannya menyusul isu keterlibatan salah seorang tokoh kader PDIP dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta baru-baru ini.
“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah sedang bekerja keras mewujudkan janji Presiden Prabowo. Untuk itu, diperlukan persatuan dan soliditas. Ia menilai posisi PDIP saat ini masih belum tegas.
“Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas. Berbagai kejadian yang ada justru semakin penting untuk memastikan posisi tersebut,” katanya.
Jazilul menyatakan akan lebih menghargai jika PDIP menyatakan sikap secara tegas.
“Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elit partai politik menunjukkan kedewasaan, kejernihan, dan konsistensi sikap. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas politik dan menghindari narasi provokatif.
“Tugas seluruh elit politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat,” kata Misbakhun di Jakarta, Minggu (20/6/2026).
Misbakhun menilai partai politik tidak seharusnya bersikap ambigu, mengambil manfaat saat program pemerintah berhasil namun menjaga jarak saat ada masalah.
“Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program pemerintah yang sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar kritik disampaikan secara bertanggung jawab, terutama di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi saat ini.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyikapi dinamika ini sebagai hal yang biasa dan wajar. Ia menghormati sikap masing-masing partai, namun menekankan kepentingan nasional harus di atas kepentingan partisan.
“Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa diturunkan, dan ketimpangan dapat ditekan,” kata AHY seusai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
AHY menambahkan bahwa ketika menjadi oposisi, partainya dulu memberikan kritik konstruktif dan solusi, bukan memecah belah. Ia juga menegaskan demokrasi akan sehat jika prinsip checks and balances terus dijaga.
Di pihak lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang bukanlah sikap abu-abu.
“Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi,” ucap Said.
Menurutnya, sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan pemerintah yang baik untuk rakyat hingga 2029, dan mengingatkan secara konstruktif jika ada kekurangan. Presiden Prabowo disebutnya sudah memahami sikap ini dan menganggap PDIP sebagai ‘teman yang lebih jujur’.
