JAKARTA – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini memicu kritik terhadap pemerintah. Muncul pula pandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto kurang memberikan perhatian terhadap gejolak kurs yang terus menekan mata uang nasional.
Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati, menyatakan bahwa stabilisasi nilai tukar bukan semata-mata berada di tangan Presiden, melainkan merupakan tugas utama Bank Indonesia (BI) yang didukung kebijakan fiskal pemerintah.
Ninasapti menjelaskan, instrumen pengendalian nilai tukar selama ini dijalankan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Sebetulnya tugas stabilisasi kan ada di Bank Indonesia. Jadi memang, dan juga tentu harus dari sisi fiskal ya, ada Kementerian Keuangan di situ,”
kata Ninasapti kepada Owrite.id di Kampus Paramadina, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juni 2026.
Ia menilai berbagai langkah stabilisasi sebenarnya sudah dilakukan otoritas moneter, termasuk penyesuaian kebijakan suku bunga untuk menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap rupiah.
“Jadi memang dari sisi tupoksinya gitu ya, memang kebijakannya di Bank Indonesia dulu kan, sudah dinaikkan 50 poin,”
ucapnya.
Meski demikian, Ninasapti mengakui persepsi masyarakat sering kali berbeda dengan kondisi yang sedang dikerjakan pemerintah. Menurutnya, ekspektasi publik cenderung menginginkan hasil yang instan, sementara dampak kebijakan ekonomi membutuhkan waktu lebih panjang untuk terlihat.
“Cuman bagaimana supaya image itu berjalan baik, memang orkestrasinya di antara kementerian,”
ungkapnya.
Ninasapti menambahkan, derasnya pemberitaan mengenai pelemahan rupiah juga ikut memengaruhi psikologi pasar dan persepsi publik.
“Cuman ekspektasi masyarakat yang memang susah berubah, karena berita-berita yang muncul kan seolah-olah jangka pendek, itu yang akan mengubah cepat,”
jelasnya.
Lebih lanjut, Ninasapti menekankan bahwa yang lebih penting adalah memastikan investasi riil terus masuk ke Indonesia. Jika pemerintah berhasil menjaga arus investasi dan memperkuat sektor produktif, dampaknya akan terasa terhadap penguatan fundamental ekonomi nasional.
“Memang dalam arti ekspektasi, tapi kan dalam agak sedikit panjang kalau pemerintah sukses berinvestasi secara real itu akan mengubah. Itu yang kita tunggu,”
paparnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan devisa hasil ekspor melalui Danantara sebagai badan ekspor satu pintu yang diharapkan dapat meningkatkan aliran modal masuk.
“Dan devisa hasil ekspor yang sekarang dikelola lewat Danantara yang badan ekspor satu pintu itu, itu kan diharapkan mensukseskan aliran modal masuk juga kan dari sisi penjualan ekspor. Jadi barang ekspor, dolarnya masuk,”
jelasnya.
Namun, Ninasapti mengakui bahwa selama ini sebagian dana hasil ekspor justru ditempatkan di pusat-pusat keuangan luar negeri seperti Singapura dan Hong Kong.
“Sekarang kan dolarnya nggak langsung masuk ke Indonesia, dia parkir di Singapura, di Hongkong. Jadi itu contoh kenapa stok dolar kita sedikit lemah,”
bebernya.
Karena itu, penguatan rupiah tidak bisa hanya dilihat dalam hitungan hari atau minggu. Dibutuhkan waktu agar berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas moneter dapat menunjukkan hasil yang nyata.
“Karena tidak semua dana hasil ekspor masuk ke Indonesia. Jadi itu yang sebetulnya jangka agak menengah panjang. Belum bisa dilihatnya sehari dua hari atau seminggu dua minggu, harus kita lihat setahun lah kali,”
pungkasnya.
