Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan bahwa utang negara yang menjadi bagian dari pembiayaan defisit APBN bukanlah keputusan sepihak Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, defisit anggaran ditetapkan secara bersama oleh seluruh partai politik di DPR.
“Semua ekonomi kita itu kan basisnya, hutang negara itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit. Hutang kita itu kan didasarkan kepada ketika kita menyusun APBN,” ujar Misbakhun di YouTube Hendri Satrio Official.
Ia menjelaskan proses penyusunan APBN dimulai dari perhitungan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, cukai, hingga hibah yang nilainya sangat kecil. Setelah itu baru ditentukan besaran belanja. Selisih negatif antara penerimaan dan belanja menjadi defisit yang harus dibiayai, termasuk melalui utang.
“Defisit itu ditetapkan bersama dalam proses menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bukan Pak Prabowo yang menetapkan. Ditetapkan bersama Wakil rakyatnya. Kita bersama-sama semua partai. Ada delapan partai di DPR. Bersama-sama memutuskan. Tidak ada satu partai pun yang mengatakan dissenting opinion. Semua setuju,” tegasnya.
Misbakhun juga membantah anggapan bahwa utang menimbulkan tekanan ekonomi berat. Ia mengingatkan bahwa sejak Republik Indonesia berdiri, tidak pernah ada APBN yang surplus. Setiap Menteri Keuangan selalu harus menandatangani utang sebagai keniscayaan jabatan.
“Keniscayaan public debt, utang negara, itu berlaku di seluruh dunia. Negara mana yang di dunia ini yang enggak punya utang? Enggak ada,” katanya.
Ia menyebutkan rasio utang Indonesia yang masih berada di kisaran 39-40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tergolong aman dibandingkan negara-negara lain. Jepang bahkan mencapai di atas 200 persen, Inggris dan Amerika Serikat di atas 100 persen.
Menurut Misbakhun, yang penting adalah penggunaan utang untuk kegiatan produktif. Belanja negara dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari gaji pegawai negeri, guru, tentara, polisi, dokter, pembangunan infrastruktur, hingga transfer ke daerah.
Terkait pandangan bahwa tekanan ekonomi saat ini merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, Misbakhun menjawab bahwa setiap pemimpin selalu mewarisi kondisi dari pendahulunya.
“Pak Jokowi juga dapat warisan dari Pak SBY. Pak SBY juga dapat warisan dari Bu Mega, dan seterusnya hingga ke Bung Karno. Makanya Pak Prabowo dalam sebagai seorang pemimpin, dia dengan jiwa besarnya menyampaikan, kita ini mewarisi semua hal yang datang dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita tidak boleh kehilangan respek, kita tidak boleh kehilangan rasa hormat,” pungkasnya.
Bahkan Presiden pertama RI, Sukarno, juga mewarisi utang dari masa kolonial Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).
