Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun ini mencapai 5,61 persen. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir.
Menurut Misbakhun, capaian tersebut sulit diraih oleh menteri keuangan sebelumnya, yang ia sebut dinilai terbaik di dunia.
“Q1 5,61 itu tertinggi yang pernah kita capai. Sejak 14 tahun lalu,” ujarnya dalam YouTube Hendri Satrio Official.
Ia menambahkan bahwa Menteri Keuangan sebelum era Purbaya Yudhi Sadewa pun tidak mampu mencapai level tersebut, meski hanya untuk data kuartalan.
Purbaya, yang dilantik pada September, berhasil membawa pertumbuhan tinggi tersebut di kuartal pertamanya. Bahkan di akhir tahun pun tercatat pertumbuhan yang kuat, sehingga pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan 5,2 persen sesuai APBN 2025. Sementara target pertumbuhan untuk 2026 dipatok di level 5,4 persen.
“Purbaya bisa melakukan dalam waktu yang nggak terlalu lama. Dia diangkat September, sekarang Q itu. Q pertama, dia melakukan itu. Bahkan di akhir tahun dia juga mencapai pertumbuhan yang tinggi. Sehingga kita bisa mencapai target pertumbuhan 5,2 di APBN 2025, target 2026 kan 5,4,” ujar Misbakhun.
Namun, capaian ini menuai pertanyaan dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah pertumbuhan 5,61 persen tersebut benar-benar mencerminkan realita di lapangan, terutama karena Presiden Prabowo Subianto tampak sangat senang dengan hasil tersebut. Ada pula suara miring yang menyebut angka tersebut “digenjot” berkat tambahan utang negara.
Misbakhun menepis anggapan itu dan menjelaskan mekanisme utang pemerintah.
“Hutang yang mana? Semua ekonomi kita itu kan basisnya, hutang negara itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa penyusunan APBN dimulai dari perhitungan penerimaan negara yang meliputi pajak, penerimaan negara bukan pajak, cukai, serta hibah dalam jumlah kecil. Setelah itu baru ditentukan besaran belanja. Selisih negatif antara penerimaan dan belanja menjadi defisit yang ditutup dengan utang.
“Defisit itu ditetapkan bersama dalam proses menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bukan Pak Prabowo yang menetapkan sendiri,” tegas Misbakhun.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil secara bersama-sama oleh DPR yang mewakili delapan partai politik. “Tidak ada satu partai pun yang mengatakan dissenting opinion. Semua setuju,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Misbakhun, landasan politik pengambilan utang untuk menutup defisit adalah keputusan politik bersama wakil rakyat, bukan keputusan sepihak.
