JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan bahwa penentuan status aktivis HAM akan dilakukan secara ketat oleh tim asesor independen.
“Kementerian HAM menunjuk orang-orang yang nanti ada tokoh aktivis nasional, ada tokoh profesional, ilmuwan kelas atas, seperti Pak Makarim Wibisono yang mantan Ketua Komisi HAM PBB. Sekelas mereka tidak subjektif. Mereka sudah selesai. Tim asesor pasti objektif dengan kriteria,” kata Pigai dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Tim asesor tersebut akan bekerja secara objektif untuk menentukan siapa saja yang pantas menyandang status aktivis HAM. Keanggotaan tim ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat sipil hingga perwakilan lembaga negara.
“Nanti pilih dari berbagai unsur. Ada dari komunitas ‘civil society’ (masyarakat sipil), ada dari pemerintah yaitu Kementerian HAM, ada dari Komnas HAM sendiri, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas. Nanti juga kita minta dari aparat penegak hukum juga harus jadi anggota tim asesor, supaya dia melihat bahwa ini benar,” kata Pigai.
Menurut Pigai, status aktivis HAM akan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang benar-benar membela kepentingan publik, terutama kelompok rentan, tanpa ada motif pribadi atau komersial.
“Kalau dia membela orang yang tidak adil, orang kecil, kaum lemah yang mau berjuang atas keadilan, baru dia kebetulan aktivis HAM, maka ditetapkan aktivis HAM,” ujarnya.
Pigai menegaskan bahwa status tersebut tidak akan diberikan kepada seseorang yang terbukti bekerja atas dasar bayaran dari pihak tertentu.
“Jadi, bisa saja seorang aktivis HAM, pada saat tertentu tim asesor menemukan bahwa dia bekerja, meskipun status dia sebagai aktivis HAM, pada saat dia bekerja atas bayaran, itu tidak bisa jadi aktivis HAM,” kata Pigai.
