JAKARTA – Pemerintah sedang menggodok langkah efisiensi energi menyusul tekanan harga minyak dunia yang terus meroket akibat konflik di Timur Tengah.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja swasta.
Sejalan dengan itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menerapkan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada sektor non-operasional, tanpa mengganggu kesiapsiagaan pertahanan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan fleksibilitas kerja tersebut sedang dikaji sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga.
Pemerintah merencanakan skema WFH dilakukan satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah dengan mekanisme yang masih disiapkan.
Operasional TNI tetap aman
Di sektor pertahanan, Kemhan menegaskan langkah efisiensi BBM difokuskan pada aspek pendukung dan tidak berdampak pada operasional strategis TNI.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
“Efisiensi ini merupakan wujud kesiapsiagaan dan disiplin dalam pengelolaan sumber daya strategis, bukan karena kondisi darurat,” ujar dia.
Langkah efisiensi dilakukan secara terukur, antara lain melalui pengaturan penggunaan kendaraan dinas, optimalisasi angkutan pegawai, serta penyesuaian penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) berdasarkan indeks prioritas operasi. Dalam fungsi tertentu, skema pengaturan hari kerja juga menjadi bagian dari opsi efisiensi.
Kemhan memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi kesiapan operasional TNI.
Pemerintah juga menegaskan cadangan energi nasional saat ini berada dalam kondisi aman, sehingga efisiensi lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.
Dukungan terhadap kebijakan efisiensi BBM di sektor pertahanan juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai efisiensi justru menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pertahanan yang lebih modern dan berkelanjutan.
“Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan fiskal nasional, efisiensi bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya memastikan setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis,” ujar Dave.
Menurut dia, selama prinsip kesiapan operasional tetap dijaga, efisiensi justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dari perspektif geopolitik, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai efisiensi BBM di sektor pertahanan memiliki makna strategis yang lebih luas. Selain sebagai langkah disiplin fiskal, kebijakan tersebut dinilai mencerminkan sikap kehati-hatian negara di tengah ketidakpastian global.
Menurut dia, efisiensi dapat dimaknai sebagai political signaling bahwa Indonesia memilih menjaga postur pertahanan yang proporsional dan tidak menonjol di tengah eskalasi konflik global.
Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia berupaya menjaga stabilitas tanpa memberikan sinyal eskalasi militer kepada negara lain.
“Efisiensi BBM bukan berarti menurunkan kesiapsiagaan, melainkan menyesuaikan cara bertempur dan berlatih di tengah kebijakan efisiensi,” ujar dia.
WFH perlu kajian mendalam
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengingatkan agar kebijakan WFH tidak diposisikan sebagai solusi tunggal dalam upaya penghematan BBM. Dia menilai, kebijakan tersebut tetap memerlukan kajian komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak,” kata Aria.
Menurut dia, penerapan WFH perlu dilakukan secara selektif, terutama bagi pekerjaan administratif atau berbasis dokumen digital. Sementara sektor pelayanan langsung, lapangan, maupun sektor esensial tetap memerlukan kehadiran fisik.
Untuk sektor swasta, Aria menilai pendekatan berupa imbauan atau insentif lebih tepat dibanding kewajiban yang diberlakukan secara seragam.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH dan efisiensi BBM di sektor pertahanan menunjukkan pendekatan pemerintah yang berupaya menyeimbangkan stabilitas ekonomi, ketahanan energi, dan kesiapsiagaan nasional.
