JAKARTA — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini masih dalam posisi yang stabil.
Ketahanan ini diklaim tetap terjaga meski Indonesia tengah menghadapi tekanan geopolitik akibat konflik Iran melawan koalisi AS-Israel, serta tantangan fiskal dari sisi internal.
Pengamat ekonomi Ferry Latuhihin dalam podcast di kanal Hendri Satrio Official menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret jika ingin Indonesia keluar dari ancaman krisis ekonomi yang kian nyata.
Langkah pertama yang diusulkan Ferry adalah penguatan fiskal melalui pemangkasan belanja yang dinilai tidak mendesak.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak naik, sehingga subsidi pemerintah harus tetap berjalan.
“Perkuat dulu fiskal kita ya dengan memotong anggaran-anggaran pengeluaran yang tidak perlu untuk prioritas menjaga harga bensin tidak naik dan pemerintah tetap bisa mensubsidikan,” ujar Ferry, Rabu (15/4).
Salah satu program yang secara spesifik disebut Ferry perlu dihentikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia memperingatkan, jika program tersebut tidak dihentikan, pemerintah hanya punya dua pilihan yang sama-sama berat untuk tetap bisa membiayai subsidi BBM.
“Kalau MBG ini tidak distop, kita bisa tetap mensubsidi BBM dengan dua cara. Oke. Pertama adalah utang lagi, entah dari dalam negeri yang mana permintaannya juga sudah semakin tipis ya,” jelasnya.
Ferry menjelaskan, minat investor terhadap obligasi pemerintah Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda pelemahan.
Ia menyebut bahwa dalam lelang obligasi, tingkat permintaan yang sebelumnya mencapai tiga kali lipat dari target kini menyusut menjadi hanya sekitar 1,1 kali lipat. Hal ini, kata dia, mencerminkan kupon obligasi yang tidak lagi menarik di mata pasar.
“Artinya pada waktu pemerintah melakukan lelang kan yang mau ikutan tuh dari tiga kali lipat sekarang tinggal cuma satu koma satu kali lipat, karena kuponnya tidak menarik,” tambah Ferry.
Agar surat utang negara kembali diminati investor, menurut Ferry, pemerintah terpaksa harus menaikkan yield obligasi melebihi level 7 persen. Namun, kebijakan ini bak buah simalakama karena akan memperberat beban APBN di masa mendatang.
“Ya, pemerintah harus memberikan yield yang lebih besar dari 7% dan ini pasti akan membebani pembayaran utang nanti ya,” tuturnya.
Adapun pilihan kedua yang bisa diambil pemerintah bila enggan menambah utang adalah menaikkan pajak demi mendongkrak penerimaan negara.
“Kalau tidak utang (maka) menaikkan pajak untuk mendapat penerimaan lebih besar kan gitu,” kata Ferry.
Namun Ferry menilai, opsi menaikkan pajak bukan langkah yang tepat untuk situasi saat ini. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu, kebijakan tersebut justru dikhawatirkan akan memperburuk keadaan.
“Tapi ini kan enggak mungkin pada saat ekonomi daya belinya turun ya kan. Bukan cuma konsumen aja loh, tapi juga produsennya setengah mati nih untuk mempertahankan karyawannya,” pungkasnya.
