JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai respons Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu keselamatan transportasi publik menunjukkan kualitas komunikasi yang lebih matang di tengah sorotan terhadap kabinet saat ini.
Menurut Hensa, AHY mampu menempatkan isu kecelakaan transportasi publik, termasuk kereta api, KRL, dan taksi listrik dalam kerangka yang lebih komprehensif.
Terkait kecelakaan kereta di Bekasi Timur, AHY sebelumnya menegaskan bahwa keselamatan harus dilihat sebagai hak seluruh penumpang, bukan hanya kelompok tertentu, serta mendorong evaluasi sistem keselamatan secara menyeluruh.
“Ini yang berbeda dan tak hanya sekadar simbolis. Ketika pejabat publik mampu menempatkan isu pada kerangka yang benar, itu artinya benar-benar merespons dengan orientasi menawarkan solusi,” ujar Hensa kepada wartawan.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut menilai pendekatan AHY kontras dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, yang sebelumnya mengusulkan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian demi alasan keselamatan.
Bagi Hensa, usulan tersebut justru menunjukkan cara pandang yang kurang tepat terhadap konsep pemberdayaan. Ia menyebut bahwa perlindungan perempuan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan pemisahan atau pengamanan posisi semata.
“Kalau caranya melindungi perempuan hanya dengan memindahkan gerbong ke tengah, itu bukan pemberdayaan. Itu justru memperlihatkan bahwa kita masih melihat perempuan sebagai pihak yang harus diamankan, bukan diperkuat,” kata Hensa.
Lebih jauh, Hensa menilai perbedaan cara pandang ini mencerminkan adanya kesenjangan kualitas (quality gap) di dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Arifah bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari pola yang menunjukkan masih lebarnya jarak antara ekspektasi publik dan kualitas komunikasi para menteri.
“Ibu ini adalah salah satu bukti quality gap yang terjadi di Kabinet Merah Putih,” ujarnya.
Menurut Hensa, jika tidak segera dibenahi, kesenjangan kualitas ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan aset yang mahal dan sulit dipulihkan ketika sudah hilang.
“Quality gap ini kalau tidak segera dibenahi akan menjadi beban yang terus menumpuk. Bukan hanya beban kebijakan, tapi beban kepercayaan,” pungkasnya.
