JAKARTA – Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
Langkah itu diambil karena keduanya dinilai menyebarkan narasi yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Sebagaimana diketahui, keduanya mengatikan Bahlil dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Somasi itu diumumkan dalam konferensi pers pada Selasa (10/11/2026).
Golkar menyebut somasi juga ditujukan kepada pihak lain yang ikut menyebarkan konten tersebut di media sosial.
“Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” ujar Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar Muhamad Sattu Pali.
Menurut Sattu, somasi itu dilayangkan atas izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil.
Golkar Somasi Said Didu, Beri Tenggat 3×24 Jam
Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar Derek Loupatty menjelaskan, somasi tertuang dalam surat Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Golkar mempersoalkan pernyataan yang menyebut salah satu ketua umum partai besar terlibat penyadapan Presiden, hingga ikut rapat dengan para jenderal.
“Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia,” jelas Derek.
Derek menilai narasi itu tidak berdasar fakta maupun bukti. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader, isu tersebut dinilai bisa memicu ketidakstabilan politik.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Said Didu dinilai bisa melanggar Pasal 27A juncto Pasal 45 dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE.
Selain itu, tindakan Said Didu juga dinilai berpotensi pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP. Golkar meminta keduanya mencabut pernyataan, meminta maaf secara terbuka, dan menurunkan video terkait.
“Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya,” tegas Derek.
Jika dihitung sejak somasi diumumkan pada Selasa, tenggat itu jatuh pada Jumat (13/11/2026).
