JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan alur penyadapan Prabowo yang menyeret empat jenderal polisi. Menurut Suyudi, perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Slamet Uliandi.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat itu digelar khusus untuk meminta penjelasan Polri soal kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah kasus lain.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ucap Suyudi.
LSP merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, sedangkan SU adalah Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.
Menurut Suyudi, perintah itu lalu diteruskan Slamet kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Perintah tersebut tidak disertai dokumen resmi penyidikan.
“Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata dia.
Empat Tahap Alur Penyadapan Prabowo
Suyudi kemudian memaparkan empat tahap penyadapan yang diduga dilakukan lewat jalur tersebut, yakni:
- Provisioning, yaitu tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa memeriksa kaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
- Penyadapan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX).
- Petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil sadapan, lalu mengubahnya menjadi transkrip.
- Hasil sadapan dilaporkan secara berjenjang hingga ke Listyo.
“Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” ungkap Suyudi.
Data Sadapan Diduga Dihapus
Upaya menghilangkan jejak juga menjadi bagian dari alur penyadapan Prabowo yang dipaparkan Suyudi. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta, lalu dieksekusi tim TSU.
Dalam kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta, Slamet Uliandi, dan mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso.
Selain Presiden, para tersangka diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Keempatnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus Slamet, penyidik juga menambahkan Pasal 20 huruf j KUHP.
