JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi intervensi kepentingan politik dan persaingan antarpenyedia teknologi apabila sistem e-voting digunakan untuk memilih pejabat negara.
Menurut Agus, persoalan tata kelola dapat menjadi tantangan besar meskipun teknologi yang digunakan memiliki kualitas yang baik.
Hal itu disampaikan Agus dalam acara FIKOM UNPAD CONNECTION bertajuk “E-Voting untuk Memilih Pejabat Negara” di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Agus mengatakan, penerapan e-voting harus mempunyai dasar kebijakan dan tata kelola yang jelas. Pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya mengandalkan keputusan dari tingkat atas tanpa menyiapkan landasan dan mekanisme pelaksanaan yang terukur.
“Tata kelola itu menjadi patokan pengelolaan negara ini,” kata Agus.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya banyak perusahaan atau kelompok yang menawarkan sistem e-voting apabila kebijakan tersebut mulai diperluas.
“Tapi susahnya nanti yang nawarin sistem itu ribuan. Yang nawarin sistem itu ribuan, masing-masing golongan itu berebut,” ujarnya.
Menurut Agus, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar pemilihan teknologi tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Pemerintah harus memastikan pengadaan dan pemilihan sistem dilakukan berdasarkan kebutuhan, kualitas, keamanan, serta akuntabilitas.
Agus juga menilai potensi tekanan atau kepentingan dari partai politik perlu diperhitungkan dalam merancang sistem pemilihan pejabat berbasis elektronik.
“Dorongan atau paksaan dari sekarang, 13 partai politik, itu juga tinggi. Itu akan sangat memengaruhi,” kata Agus.
Ia kemudian menyinggung pengalaman penerapan sejumlah sistem elektronik di pemerintahan. Menurut dia, keberadaan teknologi tidak otomatis menghilangkan kemungkinan intervensi dalam proses pengambilan keputusan.
Karena itu, Agus mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan anggaran besar sebelum efektivitas sistem benar-benar terbukti.
“Ini yang perlu diantisipasi oleh Pak Menteri. Kita lihat saja dulu nanti seperti apa,” ujarnya.
“Jangan sampai kita menghamburkan uang negara yang terlalu besar,” sambung Agus.
Agus pada dasarnya menilai e-voting memiliki manfaat apabila penerapannya dilakukan secara tepat. Selain menyederhanakan pekerjaan, penggunaan sistem elektronik dapat mengurangi penggunaan kertas dan sejumlah proses administratif.
Namun, ia menekankan perlunya uji coba secara bertahap dan evaluasi sebelum sistem diperluas.
“Harusnya kalau diterapkan dengan benar pasti bisa. Kalau tidak, kita akan mengulang terus kegagalan-kegagalan sistem yang seharusnya baik,” kata Agus.
