JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai penerapan voting elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum (Pemilu) sudah mendesak untuk segera dilakukan.
“Saya melihat bahwa itu sesuatu yang urgen saat ini. Kenapa? Karena memang masyarakat ini menuntut. Nah tuntutan publik itu, karena yang menjadi kunci di sana,” kata Trubus dalam diskusi publik yang digelar Ikatan Alumni Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Ikom Unpad) bertajuk “e-voting untuk Memilih Pejabat Negara: Seberapa Siap Indonesia?” di Menteng, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Meski demikian, Trubus memberikan sejumlah catatan penting. Menurutnya, keberhasilan e-voting sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kelembagaan pengawasan, serta kepercayaan publik. Ia juga menyoroti kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu jika sistem ini diterapkan. Pengawasan e-voting, katanya, berbeda dengan sistem manual yang relatif lebih mudah.
“Kalau yang manual kan pengawasannya gampang. Iya, ini kalau e-voting ngawasinya piye?” ucapnya.
Sebagai langkah awal, Trubus menyarankan edukasi publik menjadi pendekatan utama sebelum e-voting diterapkan secara luas. Pengalaman penerapan di tingkat desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) dinilai bisa menjadi acuan, karena pemanfaatan teknologi membutuhkan kesiapan teknis sekaligus legitimasi sosial.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyambut baik gagasan e-voting. Namun ia menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Sekali lagi kalau bicara dengan e-voting itu bagus, cuma saya khawatir soal kesiapan SDM-nya, kesiapan sistemnya,” kata Agus.
Agus mendorong adanya peta jalan (road map) yang jelas terkait penerapan e-voting. Ia juga memandang perlu adanya uji coba secara bertahap.
“Kalau sekarang sedang akan diterapkan di Kementerian Hukum, terapkan dulu ya kan dengan clear itu kira-kira mana ininya. Kemudian dicoba dipakai ke lembaga lain yang besar apa? Kementerian Keuangan. Coba dulu seperti apa,” tuturnya.
