SLEMAN — Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PMI DIY) bersama jajaran PMI Kabupaten dan Kota se-DIY menyiagakan enam armada truk tangki air bersih melalui program khusus bertajuk “Siaga Tirto Aji”.
Langkah taktis ini disiapkan guna merespons ancaman krisis air bersih serta dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang melanda sejumlah area di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengukuhan program “Siaga Tirto Aji” digelar secara resmi di Markas PMI DIY, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Sabtu (1/8/2026).
Melalui skema tanggap darurat ini, DIY ditetapkan sebagai salah satu dari 10 provinsi prioritas dalam Operasi Kemanusiaan Bencana Kekeringan Akibat El Nino Tahun 2026 yang didukung langsung oleh PMI Pusat melalui Disaster Response Emergency Fund (DREF) – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
Ketua PMI DIY, Prabukusumo, memaparkan bahwa penyaluran pasokan air bersih telah direspons lebih awal dan mendahului di beberapa titik rawan yang terdampak parah.
“PMI DIY melalui PMI Kabupaten Bantul sudah mendistribusikan air bersih sejak 29 Mei sampai saat ini sejumlah 149.000 liter menjangkau 4.051 jiwa penerima manfaat. Dengan mengerahkan armada dua truk tangki menyasar empat kapanewon, di Bantul yakni Kapanewon Kasihan, Dlingo, dan Pajangan ditambah Kapanewon Panggang di Gunungkidul,” ujar Prabukusumo pada Sabtu (01/08/2026).
Perluas Distribusi dan Buka Penggalangan Bantuan
Selain menggenjot distribusi air bersih ke kantong-kantong kekeringan di kawasan Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, PMI DIY juga mengintensifkan sosialisasi hemat air serta promosi kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Prabukusumo menekankan perlunya sinergi lintas sektor dan mengajak partisipasi publik lewat pembukaan saluran donasi resmi penanggulangan bencana PMI DIY yang dibuka mulai Agustus hingga November 2026.
“PMI DIY berkomitmen menjadi bagian solusi dalam merespons dampak kekeringan dan berharap program ini akan menjangkau lebih banyak wilayah dan masyarakat yang membutuhkan. Kata kuncinya adalah kolaborasi dari berbagai sektor baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” tutur Prabukusumo.
Ia menegaskan agar jajaran relawan dan pengurus PMI terus menyelaraskan langkah dengan pemerintah daerah dan mitra strategis sesuai mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan untuk meringankan beban warga terdampak secara komprehensif.
