JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan pihaknya sedang menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah konflik. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas fakta bahwa jumlah unit SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua baru mencapai sekitar 1 persen dari total nasional.
“Di Papua, ada MBG bagi anak-anak di daerah rawan, rawan konflik. Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya (pembangunan SPPG),” kata Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (28/7/2026).
Menurut Sudaryono, BGN telah melakukan sejumlah percobaan penentuan lokasi SPPG dengan dukungan jajaran TNI dan Polri.
“Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh anak, termasuk yang tinggal di daerah rawan, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk perbaikan gizi.
“Terkait Papua 1 persen (SPPG), enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan bahwa daerah dengan tingkat stunting tinggi menjadi prioritas penyaluran MBG. Wilayah yang mendapat perhatian khusus antara lain Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menargetkan pembangunan SPPG di daerah-daerah prioritas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
“Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
