JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang seluruh kepala daerah merekrut tenaga honorer baru. Ia menegaskan bahwa rekrutmen tenaga honorer sudah dimoratorium.
“Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” ujar Tito, saat rapat bersama Komisi II DPR dan sejumlah gubernur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Tito mengatakan, jika tenaga itu merupakan guru atau orang yang bekerja di bidang kesehatan, mereka masih bermanfaat. Namun, untuk honorer yang bekerja di bidang administrasi, seringkali mereka tidak kompeten dan tak memiliki kapabilitas.
“Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah,” ucap dia.
Tito menyebut para honorer yang menumpuk ini kerap meminta kepastian apakah mereka akan diangkat menjadi PPPK atau PNS. Ketika tidak menemui titik terang, para honorer pun melakukan aksi demo, sehingga akhirnya diakomodir pemerintah.
“Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu,” kata Tito.
“Untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban. Beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya. Buang waktu,” sambung Tito.
