SURABAYA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dapat menjadi solusi efektif untuk memangkas biaya politik yang selama ini dinilai mahal.
Menurut Hasto, Pilkada langsung yang melibatkan pilihan masyarakat tetap menjadi pilihan utama partai untuk menjaga integritas pemilu sekaligus mencegah praktik politik uang selama kontestasi.
PDI Perjuangan secara resmi mengusulkan Pilkada langsung dengan sistem suara elektronik atau e-voting dalam rapat kerja nasional (Rakernas) partai.
“Pelaksanaan secara e-voting ini, merupakan terobosan yang diperjuangkan PDI Perjuangan,” kata Hasto, di kawasan Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Hasto menjelaskan bahwa PDIP telah melakukan simulasi Pilkada langsung menggunakan sistem e-voting dan yakin sistem tersebut dapat diterapkan di Indonesia.
“Kami telah melakukan simulasi, Ibu Megawati sejak 10 tahun yang lalu itu mencoba, India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa, dengan mendayagunakan seluruh kemampuan nasional kita,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk merancang sistem e-voting yang murah dan efisien.
“Misalnya melibatkan perguruan tinggi untuk merancang sistem e-voting tersebut agar biaya bisa semurah-murahnya,” ujar dia.
“Inilah berbagai langkah progresif, kepala daerah dipilih langsung itu biayanya bisa sekompetitif mungkin. Sehingga kepala daerah punya fokus dan tanggung jawab dalam membawa kemajuan daerahnya,” tutup dia.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali mencuat, di antaranya disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
PDIP tetap konsisten mempertahankan pilkada langsung dengan berbagai inovasi, termasuk e-voting, demi menjaga kedaulatan rakyat sekaligus menekan biaya yang memberatkan.
