DAMASKUS – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memperkuat kehadiran militer dan mengirimkan delegasi khusus ke wilayah utara Suriah.
Langkah ini diambil sebagai upaya Washington untuk meredam konflik yang melibatkan pemerintah pusat Suriah dan pasukan pimpinan Kurdi, Syrian Democratic Forces (SDF), sekaligus menciptakan stabilitas pasca-eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.
Kehadiran aktif militer AS ini mencerminkan peran krusial Washington dalam menavigasi perubahan peta geopolitik di Suriah, meskipun ketegangan di sepanjang garis depan pertempuran masih terus berlangsung.
Melansir laporan Arab News yang mengutip Reuters, Minggu (18/1), rombongan militer AS dilaporkan telah tiba di Deir Hafer.
Wilayah tersebut merupakan titik panas di mana pasukan pemerintah Suriah dan SDF saling melempar tuduhan serangan menyusul buntuya negosiasi mengenai integrasi pejuang Kurdi ke dalam tentara nasional.
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan rincian resmi mengenai jumlah personel tambahan yang dikerahkan ke lokasi tersebut.
Kedatangan militer AS bertepatan dengan situasi kemanusiaan yang mendesak, di mana ribuan warga sipil mulai bergerak menuju wilayah kontrol pemerintah untuk menghindari potensi serangan militer.
Di sisi lain, pasukan keamanan Suriah dilaporkan telah membuka koridor kemanusiaan bagi warga yang ingin meninggalkan zona konflik.
Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyatakan bahwa prioritas utama Washington saat ini adalah memulihkan komunikasi antara pihak-pihak yang berseteru.
“Washington terus bekerja untuk mengurangi eskalasi dan memulihkan dialog antara pihak yang berseteru, termasuk antara Damaskus dan SDF,” ujar Barrack.
Ia menambahkan bahwa AS tetap berkoordinasi dengan semua pihak guna mencegah bentrokan lebih lanjut, sembari terus mendorong adanya integrasi politik dan militer yang lebih komprehensif.
Selain fokus pada stabilitas regional, keterlibatan militer AS di Suriah tetap berlandaskan pada misi pemberantasan sisa-sisa kelompok teroris.
Pentagon menyebut langkah ini sebagai upaya berkelanjutan untuk melawan ancaman Islamic State (ISIS) di wilayah gurun Suriah.
Pada awal Januari 2026, AS meluncurkan operasi udara besar-besaran bertajuk Operation Hawkeye Strike yang menyasar basis-basis ISIS.
Operasi ini merupakan respons atas serangan pada Desember 2025 yang menewaskan dua tentara AS serta seorang penerjemah di Palmyra.
Meski Presiden Donald Trump sebelumnya pernah berkomitmen untuk menarik pasukan dari Suriah, kenyataannya Washington masih mempertahankan sekitar seribu personel di sana.
Pasukan ini difokuskan untuk menjaga kemitraan dengan sekutu lokal seperti SDF serta memfasilitasi penyelesaian politik jangka panjang.
Para analis militer menilai kehadiran AS tetap menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu gesekan dengan aktor regional lain seperti Turki dan Rusia.
Namun, langkah terbaru ini mempertegas bahwa Washington tetap menjadi pemain kunci dalam dinamika keamanan di Timur Tengah.