JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP yang menyatakan bahwa nama

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menilai nama mereka dicatut dalam proses pembahasan