JAKARTA – Tim kuasa hukum Said Didu mendatangi Kantor DPP Partai Golkar untuk menyerahkan surat klarifikasi atas somasi Golkar. Mereka menegaskan mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu tidak berniat menghina atau merendahkan martabat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
“Jadi untuk itu kami sampaikan bahwa klien kami Pak Said Didu tidak ada niat atau tujuan untuk menjelekkan atau menghina bahkan menurunkan martabat dari Ketua Partai Golkar yaitu Pak Bahlil,” ujar kuasa hukum Said Didu, Helvis, di Jakarta, Kamis (12/11/2026),
Surat klarifikasi itu disampaikan sehari sebelum tenggat 3×24 jam yang diberikan Golkar berakhir.
Kuasa Hukum Said Didu soal Pertemuan dengan Jenderal
Kuasa hukum lainnya, Sukardin, menanggapi narasi soal ketua umum partai besar yang disebut menghadiri pertemuan dengan sejumlah jenderal tiga jam sebelum penangkapan dalam kasus penyadapan Presiden. Menurut dia, sejak awal Said Didu sudah menegaskan tidak mengetahui pasti soal pertemuan tersebut.
“Perlu kami jelaskan bahwa dari awal posisi klien kami sudah disclaimer menyatakan tidak mengetahui secara pasti tentang pertemuan tersebut dan tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang hal tersebut,” kata Sukardin.
Sukardin juga menekankan Said Didu tidak pernah menuding Bahlil terlibat dalam penyadapan Presiden, baik sebagai pelaku, perencana, maupun pemberi perintah.
“Klien kami tidak pernah menyatakan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai pelaku penyadapan, turut melakukan penyadapan, merencanakan, memerintahkan, ataupun terlibat dalam tindak pidana penyadapan,” tegasnya.
Latar Somasi Golkar
Somasi Golkar tertuang dalam surat Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Surat itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar pada Selasa (10/11/2026).
Somasi ditujukan kepada Said Didu, Sri Radjasa Chandra, dan pihak yang menyebarkan konten yang dinilai mengaitkan Bahlil dengan kasus itu.
Golkar meminta mereka mencabut pernyataan, meminta maaf secara terbuka, dan menurunkan video terkait.
Kepada Rujakpolitik.com, Said Didu sendiri menegaskan somasi itu salah substansi dan salah alamat.
