JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat Gibran Rakabuming Raka saat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri tanpa menyebutkan alasannya.
Isi surat Gibran itu dibacakan Muzani seusai rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengeluarkan selembar kertas berisi petikan surat yang diserahkan Gibran pada pukul 11.26 WIB.
“Dengan hormat, dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri,” bunyi petikan surat yang dibacakan Muzani.
Isi Surat Gibran Tak Memuat Alasan
Saat ditanya wartawan apakah surat itu menjelaskan alasan Gibran mundur, Muzani menegaskan tidak ada.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” ujar Muzani.
Muzani lalu melanjutkan bacaannya. Menurut dia, surat itu masih memuat pernyataan Gibran soal pertimbangan di balik keputusannya.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri,” lanjut Muzani membacakan surat Gibran.
Gibran sendiri belum memberikan pernyataan langsung kepada publik. Ia tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB dan meninggalkan gedung pukul 11.38 WIB tanpa berkomentar.
Dari Solo, ayah Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengaku sudah diajak bicara soal keputusan tersebut. Ia berpesan kepada Gibran bahwa jabatan hanya bersifat sementara.
Kursi Wakil Presiden Kosong
Dengan diterimanya surat tersebut, Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kini kosong.
“Sejak Pak Gibran mundur, jabatan tersebut kosong,” kata Muzani.
MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan itu lewat sidang pemilihan wakil presiden. Wakil presiden baru dipilih dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran mundur di tengah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya, yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) lewat putusan kasasi. Sebelumnya, Istana menyebut niat mundur itu muncul di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait polemik tersebut.
