JAKARTA – Alasan Gibran mundur dari kursi wakil presiden masih menjadi tanda tanya. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyampaikan alasan apa pun saat menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Muzani menjawab singkat saat ditanya apakah Gibran menjelaskan sebab pengunduran dirinya.
“Tidak,” ujar Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, Gibran hanya menyampaikan maksud kedatangannya, yakni menyerahkan surat pengunduran diri. Gibran juga meminta MPR segera memproses pengunduran diri tersebut.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Cuma beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri, dan beliau meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” tutur Muzani.
Bertemu Pimpinan MPR Sekitar 20 Menit
Gibran bertemu pimpinan MPR selama sekitar 20 menit. Dalam pertemuan itu, ia menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Muzani.
Muzani menyebut, MPR menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama untuk menindaklanjuti surat itu dan menentukan langkah selanjutnya. Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
Gibran sendiri tidak memberi komentar apa pun kepada wartawan saat tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.16 WIB.
Alasan Gibran Mundur Belum Dijelaskan Langsung
Meski alasan Gibran mundur tidak disampaikan kepada MPR, Istana sebelumnya sempat mengungkap latar belakangnya. Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut niat mundur itu muncul di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.
Lewat putusan kasasi, MA membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang terbit pada 2019.
Gibran sempat meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya hukum itu sudah tertutup karena putusan MK dan MA bersifat final.
Di DPR, usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran juga terus bergulir.
