JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Kabar Gibran resmi mundur itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani seusai bertemu Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani mengatakan, Gibran datang untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya ke kami semua, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Menurut dia, surat serupa sudah lebih dulu sampai di tangan Kepala Negara.
“Surat yang sama menurut beliau sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” imbuhnya.
Gibran juga meminta MPR segera memproses surat tersebut.
MPR Proses Setelah Gibran Resmi Mundur
Muzani mengatakan, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama untuk menindaklanjuti pengunduran diri itu.
Setelah itu, MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD. Rapat itu akan menentukan langkah-langkah berikutnya.
Muzani menegaskan, MPR kini berpacu dengan tenggat yang diatur konstitusi.
“Kita, menurut konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Tenggat itu merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam kekosongan wakil presiden, MPR wajib menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Pertama Sejak Era Hatta
Gibran tiba di Senayan sekitar pukul 11.16 WIB dengan setelan jas hitam dan dasi merah. Ia tidak berkomentar saat ditanya wartawan sebelum naik ke ruang pimpinan.
Dengan Gibran resmi mundur, ia menjadi wakil presiden pertama yang mengajukan pengunduran diri sejak Mohammad Hatta pada 1956.
Langkah itu ditempuh di tengah polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran, yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) lewat putusan kasasi. Di DPR, usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik itu juga terus bergulir.
Kabar pengunduran diri Gibran mencuat sejak Selasa (10/11/2026), ketika Istana membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Sehari kemudian, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran telah menyerahkan surat kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
