JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengusulkan pembatasan koalisi pemerintahan maksimal 60 persen. Usulan itu disampaikan di tengah polemik soal ambang batas parlemen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Jimly menyoroti penolakan sejumlah partai nonparlemen terhadap usulan ambang batas parlemen yang diajukan partai-partai koalisi pemerintah. Sejumlah partai koalisi pemerintah diketahui setuju mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen.
Menurut Jimly, yang utama bukan soal ambang batas, melainkan efektivitas pemerintahan.
“Bukan soal ambang batasnya yang penting, tetapi efektivitas pemerintahan yang utama,” katanya, dikutip dari akun X pribadinya, Selasa (22/9/2026).
Ia menekankan kunci penyederhanaan sistem adalah menyederhanakan jumlah fraksi atau mempertahankan ambang batas parlemen di angka 4 persen.
“Ambang batas tetap 4 persen, tetapi semua caleg atau partai yang tidak lolos, dimasukkan ke fraksi yang memenuhi syarat. Ini, supaya tidak ribut,” ujarnya.
Dengan cara itu, fraksi di parlemen hanya akan menjadi dua, yakni koalisi pemerintah dan non-pemerintah. Keberadaan dua fraksi yang berbeda tersebut, kata Jimly, diperlukan agar sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tetap berfungsi.
Jimly juga menyarankan pembatasan koalisi pendukung pemerintah agar tidak melebihi 60 atau 65 persen. “Kalau semuanya ikut pemerintah, parlemen mati dan negara berhadapan langsung dengan rakyat,” ucapnya.
